TRP
Tanah Negara Makin Menyusut
30 Juni 2015 \\ \\ 769

Banyak Terjadi pada Hak Guna Usaha Perkebunan

SUMEDANG — Tanah negara di wilayah Jawa Barat kini dalam kondisi memprihatinkan. Luasnya terus menyusut akibat penyerobotan lahan yang diduga ulah mafia tanah atau pemodal. Alih fungsi banyak terjadi terutama pada lahan dengan status hak guna usaha perkebunan. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas guna mencegah habisnya tanah aset negara tersebut.

Modus yang dilakukan umumnya menjelang berakhir masa HGU terjadi okupasi oleh pihak tertentu dengan cara sepihak. Diduga hal ini juga melibatkan sejumlah pihak, di antaranya LSM, instansi terkait, bahkan kepala daerah.

Kasus okupasi tanah negara itu antara lain dialami PT Sampora Agrotama Cocobeef (SAC) yang memiliki HGU seluas 1.260,30 hektar di Desa Gendereh, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, Jabar.

Sebelum berakhir masa HGU pada 31 Desember 2001, PT SAC sudah mengajukan perpanjangan kepada pemerintah. Namun, sementara proses masih berjalan, tiba-tiba terjadi penyerobotan oleh warga. Kantor dan gudang perusahaan dirusak dan kini pada lahan HGU itu ada yang sudah dijadikan rumah tinggal kepala desa, SPBU, dan sebagian lahan juga dikelola oleh perusahaan Korea dan Thailand.

"Kami juga mendapat kabar, tanah di situ ada yang dibagi-bagikan kepada sejumlah pejabat, termasuk camat. Kasus semacam ini kalau dibiarkan terus, maka tanah negara akan habis," kata Direktur Utama PT Sampora Agrotama Cocobeef Ida Aurida Yurinda Hidayat, Minggu (28/6).           

Di lahan HGU itu salah satunya dibangun rumah tinggal Kepala Desa Ciawitali Tatang Sudrajat sekitar tahun 2003. Tatang selaku kades mengeluarkan surat tanggal 10 September 2013 Nomor 590/453/DS/VIII/2012 yang ditujukan kepada Ida Aurida Yurinda Hidayat.

Tatang berpendapat, pemilik sertifikat HGU itu adalah PT Peternakan Delisa Agung yang berakhir pada 31 Desember 2001. Dengan demikian, PT SAC tidak memiliki kepentingan atas tanah tersebut.

Tatang lalu membeli tanah di area HGU itu dari tangan M Suherman alias Markos dan Endang Sukmana seharga Rp 10 juta untuk dijadikan rumah tinggal pribadi.

"PT Peternakan Delisa Agung sudah berganti nama menjadi PT Sampora Agrotama Cocobeef (PT SAC) dengan mekanisme jual-beli saham. Dari kasus ini (penyerobotan), kami sudah menempuh proses hukum dan ketiganya (Tatang, Markos, dan Endang) kini sudah menjalani persidangan," ujar Ida.

Politis

Ida juga mengungkapkan, penyerobotan atau pendudukan lahan HGU itu bernuansa politis. Sebagaimana yang dilakukan Tatang dan LSM sebelum ajang pemilihan kepala Desa Ciawitali tahun 2009. Tanah HGU itu dibagi-bagikan kepada warga dan keluarlah 1.000 sertifikat.

"Diduga pembagian sertifikat tanah itu untuk menarik simpati dalam pilkades. Dikabarkan warga yang mau mengambil sertifikat itu pun dikenakan uang sekitar Rp 500.000. Namun, setelah sertifikat diberikan, kemudian dibeli lagi dengan harga berkisar Rp 2 juta," ujar Ida.

Kepala Urusan Hukum PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Gunawan mengungkapkan, dari sertifikat HGU yang dimiliki PTPN VIII seluas 113.000 ha, yang tersebar di 12 kabupaten se-Jabar-Banten telah terokupasi lebih kurang 3.000 ha. "Salah satu yang terbesar okupasinya di Tasikmalaya sekitar 613 hektar," ujar Gunawan.

Menurut Ketua Konsorsium Perhimpunan Perkebunan Indonesia Boy Garna Abdullah, dari sekitar 250 perkebunan di Jabar- Banten, yang tersisa saat ini hanya 190. Namun, perkebunan yang aktif sekitar 100, sementara perkebunan lainnya dalam keadaan terbengkalai akibat okupasi oleh masyarakat.

Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Daerah Jabar Achadiat Supratman membantah terjadi praktik mafia tanah. Izin HGU dapat tidak diperpanjang jika pihak pemegang sertifikat melakukan penelantaran. (SEM)

Sumber: Kompas | 29 Juni 2015

Berikan komentar.