TRP
Perlu Dukungan Kuat Pemerintah Daerah
30 Juni 2015 \\ \\ 549

BANDUNG — Tahun 2015-2019 pemerintah menargetkan pengadaan 3.000 bus untuk mengembangkan angkutan perkotaan massal dengan sistem bus rapid transit. Bus akan dibagikan ke 33 provinsi di Indonesia. Namun, keberhasilan BRT perlu dukungan kuat dari seluruh pemerintah daerah.

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, Kamis (25/6), seusai memimpin rapat konsolidasi penataan angkutan perkotaan untuk pengembangan dan pengoperasian bus rapid transit (BRT) di kantor Dinas Perhubungan Jawa Barat, Bandung.

"Penerapan BRT ada syaratnya, misalnya dapat melayani secara reguler dengan waktu yang pasti, apakah bus akan melintas di setiap koridor 30 menit, 20 menit, atau 10 menit sekali. Namun, untuk dapat mewujudkan hal itu sangat diperlukan keberpihakan pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan," kata Djoko.

Kebijakan yang dapat digulirkan di antaranya penyiapan jalur khusus. Kalaupun belum ada jalur khusus, perlu dilakukan penataan parkir, pedagang kaki lima, atau pembatasan kendaraan pribadi.

Diserahkan DAMRI

Program BRT di Indonesia telah digulirkan tahun 2005 dan Presiden Joko Widodo terus mengembangkan dengan pengadaan 3.000 unit hingga 2019. Tahun ini jumlah pengadaan direncanakan 1.000 unit dan selanjutnya 500 unit setiap tahun sampai 2019. Pengelolaan BRT itu diserahkan kepada DAMRI.

Menurut Djoko, pengembangan BRT itu sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal transportasi perkotaan dan menanggulangi kemacetan. Diharapkan dengan BRT yang nyaman, cepat, dan tepat waktu, penggunaan mobil pribadi akan berkurang signifikan.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan JE Wahyuningrum mengemukakan, BRT yang sudah beroperasi di 20 kota di Indonesia rata-rata melintas di setiap koridor 30 menit sekali.

"Kami menargetkan BRT dapat melintas paling tidak 10 menit sekali untuk bisa memenuhi mobilitas masyarakat. Bahkan, akan diupayakan lebih cepat lagi sebab Singapura saja bisa dua menit sekali," katanya. (SEM)

Sumber: Kompas | 29 Juni 2015

Berikan komentar.