TRP
Annas Maamun Divonis 6 Tahun Penjara
26 Juni 2015 \\ \\ 363

BANDUNG — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/6), memvonis Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun (75) dengan hukuman enam tahun penjara akibat menerima suap berupa hadiah total Rp 2,5 miliar. Suap itu terkait dengan kasus alih fungsi kawasan hutan dan tender proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada 2014.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Barita Lumban Gaol dengan hakim anggota Marudut Bakara dan Basari Budhi Pradianto itu juga menjatuhkan denda kepada terdakwa Rp 200 juta subsider kurungan dua bulan. Majelis hakim juga memutuskan barang bukti uang suap Rp 2 miliar dirampas untuk negara.

Vonis penjara sesuai dengan tuntutan jaksa, yakni enam tahun. Adapun untuk denda, hakim memutuskan lebih rendah daripada jaksa yang menuntut Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Annas dinilai melanggar Pasal 12 Huruf b dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999. Mengacu Pasal 12 Huruf b, Annas dinilai selaku penyelenggara negara menerima hadiah. Hadiah itu diketahui atau patut diduga diberikan sebagai akibat atau disebabkan terdakwa telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Upaya penestapaan

Hakim Basari Budhi Pradianto berpendapat, terdakwa patut dihukum setimpal dengan perbuatannya karena dua dari tiga dakwaan jaksa telah terbukti.

"Penjatuhan pidana bagi terdakwa selain sebagai upaya penestapaan juga agar menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk berbuat baik di kemudian hari. Bagi masyarakat, diharapkan terdakwa bisa menjadi contoh bahwa orang yang bersalah akan dijatuhi hukuman," ucap Basari.

Dalam kasus alih fungsi kawasan hutan, Annas tertangkap tangan menerima uang Rp 2 miliar dari Gulat Medali Emas Manurung. Gulat bersama rekan bisnisnya, Edison Marudut Marsadauli Siahaan, memiliki perkebunan kelapa sawit di Riau.

Mereka mempunyai lahan sawit sekitar 1.188 hektar di Kabupaten Kuantan Singingi, lalu 1.214 ha di Kabupaten Rokan Hilir, dan sekitar 120 ha di Kabupaten Bengkalis. Kebun tersebut berada dalam kawasan hutan lindung. Gulat pun melobi Annas Maamun agar mengalihfungsikan status lahan perkebunan itu menjadi bukan kawasan hutan. Padahal, kebun sawit milik Gulat dan Edison itu tidak termasuk dalam lokasi yang diusulkan oleh Tim Terpadu Kehutanan Riau. Dalam perkara ini, Gulat, yang juga Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Riau, divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Edison juga menyuap Annas Rp 500 juta untuk mendapatkan proyek. Kedekatan Edison dengan Gulat membuat perusahaannya, PT Citra Hokiana Triutama, dengan mudah memenangi tender proyek puluhan miliar rupiah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Riau pada 2014.

Annas menyatakan banding. Penasihat hukum Annas, Sirra Prayuna, menyesalkan vonis yang sesuai tuntutan jaksa. "Padahal, dari konstruksi tiga dakwaan jaksa, yang terbukti hanya dua dakwaan. Logika hukumnya, vonis semestinya di bawah tuntutan jaksa," kata Sirra. (sem)

Sumber: Kompas | 25 Juni 2015

Berikan komentar.