TRP
Kisah Taman Sawit Tesso Nilo
26 Juni 2015 \\ \\ 634

Apakah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau masih layak menyandang nama besar sebagai hutan konservasi berskala nasional? Banyak pihak meragukannya. Konon, Kuntoro Mangkusubroto saat menjabat Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan era Susilo Bambang Yudhoyono pernah berucap, taman nasional itu sudah menjadi taman sawit.

Demikian dikatakan Syamsidar, juru bicara World Wildlife Fund for Nature (WWF) Riau kepada Kompas beberapa waktu lalu. Kegamangan Kuntoro, katanya, terjadi saat dia melihat hamparan sawit ternyata sudah jauh lebih luas daripada hutan belantara yang semestinya menjadi vegetasi terbesar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Kekecewaan yang sama juga dilontarkan bintang film Harrison Ford saat mengunjungi Riau pada 2014. Dia prihatin kawasan konservasi gajah terbesar di Riau itu telah luluh lantak.

Saat Kompas mengunjungi kembali TNTN akhir April lalu, kondisinya semakin hancur. Vegetasi hutan telah dirusak tangan-tangan manusia yang tidak peduli dengan kesehatan paru-paru dunia itu. Ke mana pun melangkah, hanya perkebunan sawit yang terlihat. Kalaupun masih ada pepohonan, tidak lagi mendominasi.

Lalu lintas jalan poros angkutan kayu grup Riau Pulp yang dijadikan akses masuk ke TNTN tidak ubahnya jalan raya menuju kota kecamatan di Pulau Sumatera. Kendaraan roda empat yang lalu lalang ditambah aktivitas perekonomian berlangsung lancar. Hampir setiap hari bus antarprovinsi, terutama dari Sumatera Utara, masuk ke wilayah yang masih disebut hutan negara itu. Hukum ekonomi permintaan dan penawaran berlaku di sana.

Penumpang bus sebagian besar merupakan warga yang ingin mengubah nasib di tanah harapan. Tujuannya hanya satu, membuka kebun kelapa sawit secepatnya. Perantau itu acap kali tidak menyadari bahwa status mereka di tanah harapan kini disebut perambah hutan.

Jangan bayangkan transportasi di TNTN sulit. Dalam taman nasional itu terdapat akses jalan tersusun ibarat rajut laba-laba. Saling terangkai dari bagian benang besar sampai ke ukuran kecil. Manusia perambah bertindak sebagai laba-laba predator yang mencaplok tanah di sisi alur rajutan sebagai makanannya.

Perambah pendatang memang bagian terbesar dari penghuni TNTN. Mereka umumnya mengokupasi lahan seluas 2-4 hektar. Namun di luar pendatang itu, campur tangan pemodal yang terdiri dari orang kaya Riau, pengusaha, pejabat, aparat hukum, hingga anggota legislatif membuka lahan dengan luasan puluhan, bahkan ribuan hektar. Lahan seluas 600 hektar di sekitar Desa Bukit Horas (perkampungan terbesar perambah), misalnya, dimiliki satu orang.

Diakui pemerintah

Tanah TNTN tidak gratis. Kawasan itu dikuasai sejumlah kelompok yang mengatasnamakan penguasa adat yang bekerja seperti mafia tanah. Pemerintah desa setempat ikut merestui perambahan itu dengan mengeluarkan surat tanda kepemilikan. Sepuluh tahun lalu, lahan TNTN masih dijual Rp 5 juta per hektar, tetapi saat ini sudah Rp 20 juta-Rp 30 juta per hektar. Harga di lokasi-lokasi bagus bahkan di atas itu.

Anehnya, keberadaan perambah diakui pemerintah daerah setempat. Pada saat pemilu, suara perambah menjadi rebutan para politisi. Tidak heran, simbiosis perambah dan politisi bersifat mutualisme, saling menguntungkan.

Syamsidar mengatakan, kawasan hutan TNTN yang tersisa hanya seluas 23.000 hektar. Seluas 60.000 hektar lainnya menjadi vegetasi tanaman palma penghasil minyak. Sekadar perbandingan, luas 60.000 hektar itu hampir seluas Kota Jakarta.

Kepala Balai TNTN Tandia Tjahyana pun menyadari kerusakan itu sudah sedemikian masif. Meski tidak sama dengan perhitungan WWF, Tandia mengakui kawasan yang menjadi tanggung jawabnya itu rusak paling tidak 50.000 hektar.

"Kami memang tidak dapat berbuat banyak untuk mengembalikan kawasan hutan dari perambah. Kami lebih fokus mempertahankan hutan yang tersisa. Persoalannya sangat kompleks dan harus melibatkan seluruh stakeholder," kata Tandia.

Pada kuartal pertama 2014, saat Riau dilanda bencana asap parah, Presiden Yudhoyono memerintahkan seluruh aparat menghentikan perambahan. Perintah itu dipatuhi. Terbukti, 12 perambah TNTN (kelompok masyarakat kecil) diadili. Namun setelah era berganti ke Joko Widodo, penegakan hukum kembali mandek dan perambahan justru semakin menjadi-jadi.

Sebelum Tandia memegang jabatan, TNTN sudah rusak parah. Pada awal diresmikannya TNTN tahun 2004 seluas 38.000 hektar, sudah ada perambahan. Pada 2007, areal rusak sudah mencapai 8.500 hektar. Pada 2007 juga, rencana perluasan TNTN sudah dimulai dengan mengubah fungsi kawasan hutan produksi eks HPH PT Nanjak Makmur dan PT Siak Raya Timber bersempadan langsung dengan kawasan TNTN lama. Hanya saja, hutan eks HPH itu sebenarnya sudah hancur dirambah meski belum parah.

Akhirnya lewat Surat Keputusan Menteri Kesehatan pada 2009, TNTN diperluas menjadi 83.000 hektar. Namun, perluasan itu tanpa konsep jelas. Nyaris tidak ada pengawasan khusus oleh pemerintah untuk menjaga fungsi perlindungan hutan itu. Terbukti, hanya dalam tempo enam tahun, seluruh areal perluasan TNTN eks HPH PT Nanjak Makmur dan PT Siak Raya Timber itu sudah lenyap diokupasi perambah. Areal TNTN lama pun semakin berkurang.

Areal TNTN yang semakin sempit tidak membuat perambah berhenti menghancurkan hutan. Pemerintah pun seakan diam. Kawasan hutan semakin menciut dan berganti sawit. Tak salah apabila namanya berganti menjadi Taman Sawit Tesso Nilo. (Syahnan Rangkuti)

Sumber: Kompas | 25 Juni 2015

Berikan komentar.