TRP
Bekerja Layaknya Makelar
26 Juni 2015 \\ \\ 396

Menjabat sebagai wali kota di Jakarta Timur yang kini menjadi salah satu wilayah pengembangan rumah susun sederhana sewa tidaklah mudah. Bambang Musyawardana, sebagai orang "nomor satu" di Jakarta Timur, memilih cara sebagai agen perantara yang dapat membangun sinergi berbagai pihak untuk merelokasi warga ke rusunawa. Bahkan, ia sekaligus mencari lahan baru untuk membangun rusunawa.

Bambang menyadari betul relokasi warga ke sejumlah rusunawa di Jakarta Timur selama tiga tahun terakhir ini tentu berdampak terhadap wilayah Jakarta Timur di masa depan. Total ada lebih dari 21.000 jiwa dari sejumlah wilayah di Jakarta menjadi warga baru di Jakarta Timur dengan menempati rusunawa.

"Tentu ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu, sejak awal, saya ajak seluruh dinas dan pihak terkait untuk memikirkan hal ini," ujarnya.

Kerja sama dengan dinas-dinas terkait mulai dilaksanakan Bambang dengan menyediakan klinik kesehatan dan perpustakaan di setiap rusunawa. Setidaknya ada 56 blok dan 2 tower rusunawa yang tersebar di 12 lokasi di Jakarta Timur.

"Untuk ke depannya pun kami sudah memikirkan potensi jumlah mobilitas orang di setiap rusunawa itu. Hal itu telah kami bicarakan pula dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta," jelasnya.

Inventarisasi lahan

Tak berhenti pada penyediaan pelayanan publik di rusunawa, Bambang mengungkapkan, saat ini dia juga dibebani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari lahan baru dan menginventarisasi lahan milik pemerintah yang tak produktif. Lahan-lahan itu untuk memenuhi kebutuhan penyediaan rusunawa di Jakarta yang kini masih kekurangan tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Tak dapat dimungkiri lagi bahwa sulit memperoleh lahan tempat tinggal dengan harga di bawah Rp 1 juta per meter persegi di Jakarta. Tak ayal, warga Jakarta yang telah memiliki pekerjaan pun tetap tak dapat menjangkau harga rumah di Jakarta.

Layaknya makelar, Bambang mengaku membuka sebesar-besarnya komunikasi dan penawaran dari warga yang tertarik menjual areal tanahnya kepada pemerintah. Bambang mengatakan, tak sedikit warga yang sudah datang kepadanya menawarkan tanah agar dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sesuai peraturan yang berlaku, kata Bambang, dokumen kepemilikan tanah itu harus jelas dan benar. Jika tanah itu merupakan tanah warisan, setiap hak waris lahan itu harus memiliki kesepakatan yang sama bahwa tanah tersebut dijual kepada pemerintah.

"Tentunya penaksiran harga yang akan kami tawarkan adalah sesuai perhitungan appraisal, yakni sedikit di atas harga nilai jual obyek pajak," jelas Bambang,

Bambang memberikan contoh, ahli waris areal kuburan keturunan Tiongkok di Cipinang Besar Selatan menawarkan agar areal kuburan itu dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta. "Saya sebagai wali kota membimbing pemilik lahan untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan Pemprov," jelas Bambang.

Saat ini, menurut Bambang, Jakarta sedang membutuhkan lahan lebih banyak. Kebutuhan lahan itu tak hanya untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi warga berupa rusunawa. Namun, lahan itu juga dibutuhkan untuk tempat penimbunan sampah yang kini sangat minim di Jakarta. (MDN)

Sumber: Kompas | 25 Juni 2015

Berikan komentar.