TRP
Bandara Baru Terancam
24 Juni 2015 \\ \\ 486

PTUN Batalkan SK Gubernur DI Yogyakarta

YOGYAKARTA — Rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo pengganti Bandar Udara Adisutjipto di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bakal terancam. Hal itu menyusul putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur DIY Sultan HB X tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara di Kulon Progo.

Majelis hakim menilai, pembangunan bandara di Kulon Progo bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2009-2029. Keputusan itu disampaikan dalam sidang gugatan SK Gubernur DIY tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara Kulon Progo di PTUN Yogyakarta, Selasa (23/6). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Indah Tri Haryanti dan hakim anggota Sarjoko dan Umar Dani.

"Mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Indah saat membacakan putusan.

Bandara Internasional Adisutjipto di Kabupaten Sleman, DIY, dinilai tak lagi memadai. Pada 31 Maret 2015, Gubernur DIY Sultan HB X menerbitkan SK Nomor 68/KEP/2015 yang menyatakan bandara yang bakal dikelola PT Angkasa Pura I itu akan dibangun di lahan seluas 645,63 hektar di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Namun, SK Gubernur DIY itu kemudian digugat sejumlah warga Temon ke PTUN Yogyakarta. Warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal itu menolak pembangunan bandara di Temon karena khawatir keberadaan proyek tersebut akan menggusur lahan pertanian masyarakat.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim PTUN Yogyakarta menyatakan, dalam Perda DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Tahun 2009- 2029 sama sekali tidak menyebut rencana pembangunan bandara di Kulon Progo. Aturan itu juga tidak menyebut adanya rencana pemindahan Bandara Adisutjipto ke tempat lain hingga 2029. Yang disebutkan hanya pesisir Kulon Progo termasuk rawan tsunami.

Ditemui terpisah, Sultan menyatakan belum tahu secara persis isi putusan PTUN. Namun, Pemda DIY akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewa Isnu Broto berpendapat, SK Gubernur DIY itu tidak bertentangan dengan Perda RTRW DIY. "Perda RTRW DIY, kan, mengamanatkan pengembangan Bandara Adisutjipto. Nah, pengembangan itu, kan, tidak harus di wilayah Adisutjipto, tetapi bisa di daerah lain, misalnya, di Kulon Progo," ujarnya.

Kuasa hukum warga penggugat, Rizky Fatahillah, menyatakan, dengan adanya putusan itu, seluruh proses pengadaan lahan untuk pembangunan bandara di Kulon Progo harus dihentikan. "Alasan pembatalan SK Gubernur DIY ini cukup kuat. Kami mengapresiasi putusan hakim," katanya. (HRS)

Sumber: Kompas | 24 Juni 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.