TRP
Pembangunan Jalan Pantai Terganjal Klaim Sertifikat
22 Juni 2015 \\ \\ 535

BALIKPAPAN — Pembangunan coastal road atau kawasan bisnis dan jalan sepanjang pesisir pantai Balikpapan, Kalimantan Timur, bisa tersendat karena belum ada solusi mengenai sejumlah sertifikat tanah pada lahan coastal road yang diklaim warga. Kasus ini menunggu kajian Komisi Pemberantasan Korupsi.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Balikpapan Piatur Pangaribuan, Jumat (19/6), mengatakan, pihaknya memasukkan laporan dugaan korupsi terkait kepemilikan sertifikat tersebut ke KPK pada Desember 2013.

LBH Uniba memiliki bukti fotokopi dokumen 24 sertifikat tanah pada lahan coastal road atas nama 24 orang dengan luas total lahan 50,6 hektar. Sertifikat tersebut dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan pada 2006. Hal ini mengherankan mengingat lahan itu, bahkan hingga kini, masih berupa laut/pantai.

"Kecuali kalau sudah direklamasi dan ada daratannya, barulah sertifikat tanah dapat dikeluarkan. Aneh kalau sertifikatnya sudah jadi tahun 2006, yang waktu itu baru muncul wacana coastal road. Masalah ini mesti ditelusur dari hulu ke hilir," katanya.

BPN Balikpapan, kata Piatur, menerbitkan sertifikat berdasarkan persetujuan kelurahan dan kecamatan. Karena itu, Piatur mendesak Pemerintah Kota Balikpapan mengurai masalah itu.

Secara terpisah, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, adanya sertifikat di lahan calon coastal road yang masih berupa laut itu mengagetkan. Terlebih lagi sertifikat tersebut dipastikan dokumen asli. Dia memastikan penyelesaian masalah ini secepatnya.

Beberapa waktu, Rizal bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk memaparkan coastal road, termasuk menyampaikan masalah-masalahnya seperti keberadaan sertifikat tersebut. "Pihak kementerian akan membantu untuk melakukan pendekatan-pendekatan," ujarnya.

Pihak BPN Balikpapan, menurut Rizal, tengah mengkaji ulang sertifikat-sertifikat tersebut. "Bisa tidaknya sertifikat dibuat untuk areal yang termasuk batas air (laut) surut, itu saja multitafsir," katanya.

Rizal hanya menginginkan masalah ini tuntas dan mengapresiasi jika KPK turun tangan. Lima investor yang akan membangun coastal road sepanjang 7,5 kilometer itu sudah berkali-kali mendesak agar masalah seputar sertifikat tanah tersebut segera diselesaikan.

"Mereka (investor) sebentar lagi meneken kontrak pengerjaan. Kami tak ingin coastal road yang merupakan kebutuhan kota ini tertunda. Karena itu, saya segera mengagendakan pertemuan bersama antara BPN, Pemkot, pemegang sertifikat, dan pihak terkait," ujar Rizal.

Pekerjaan fisik coastal road yang menelan biaya hingga Rp 3,2 triliun itu dijadwalkan dimulai pada 2016 dan ditargetkan selesai dalam lima tahun. Pemkot Balikpapan menjanjikan coastal road juga mengakomodasi kebutuhan ruang publik. (PRA)

Sumber: Kompas | 20 Juni 2015

Berikan komentar.