TRP
Poros Maritim Minim Dukungan
22 Juni 2015 \\ \\ 352

JAKARTA — Pembangunan poros maritim atau tol laut menargetkan keterhubungan 24 pelabuhan dari Sumatera hingga Papua. Namun, infrastruktur pesisir tersebut minim dukungan antara lain dari sisi pendanaan, kelembagaan, serta survei pesisir dan toponimi.

Itu terungkap pada diskusi "Informasi Geospasial Mendukung Pembangunan Poros Maritim", yang diadakan Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Masyarakat Penulis Iptek, di Jakarta, Kamis (18/6). Sebagai pembicara, Kepala BIG Priyadi Kardono, Kepala Lapan Thomas Djamaluddin, Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Dikti Muhamad Dimyati, Asisten Deputi Bidang Iptek Kementerian Koordinator Kemaritiman Nani Hendiarti, serta Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria selaku moderator.

Kendala survei toponimi dan penetapan koordinat pulau kecil dihadapi BIG. Mereka masih harus memverifikasi toponimi dan menetapkan koordinat 3.000 pulau. "Kami juga terkendala tutupan awan untuk membantu penetapan perbatasan desa," kata Kepala BIG Priyadi Kardono di Jakarta, Jumat (19/6).

Untuk mendukung program kementerian dan pemda, BIG perlu survei kelautan dan penginderaan jauh. Program BIG antara lain penetapan zona pesisir yang masih berjalan lambat.

Secara khusus, BIG akan bekerja sama dengan Lapan untuk memantau daerah tertutup awan, terpencil, dan susah dijangkau. Caranya, memanfaatkan wahana nirawak (unmanned aerial vehicle/UAV) dengan sistem kendali jarak jauh.

Thomas menjelaskan, dari wahana itu, dihasilkan citra hingga resolusi 30 sentimeter. Pemetaan maritim didukung lima seri drone (UAV) rancangan Lapan.

Selain itu, pesawat terbang Lapan surveillance aircraft yang dibuat bersama Universitas Berlin, Jerman, juga dapat digunakan. Pesawat ini dapat memotret wilayah di Indonesia.

Secara khusus, Arif Satria menyoroti tata ruang pesisir yang baru dilakukan sekitar 15 kabupaten di empat provinsi. Padahal, UU Kelautan mengamanatkan hal tersebut sejak 8 tahun lalu. Penyusunan tata ruang mencakup wilayah di luar batas 12 mil laut (21,6 kilometer).

Lambatnya pemetaan pesisir antara lain karena survei terbilang mahal untuk lembaga survei dalam negeri. Untuk satu hari berlayar, biaya operasional kapal Rp 125 juta. Pemetaan 24 pelabuhan terkait dengan pembangunan poros maritim harus dilakukan selama dua tahun.

Menurut Nani, program tersebut mensyaratkan kerja sama dengan kementerian lain untuk mengembangkan kawasan industri khusus di sekitar pelabuhan. Perlu juga dukungan untuk membangun galangan kapal.

Citra satelit

Saat ini, untuk menyediakan data citra satelit resolusi tinggi hingga sangat tinggi, Lapan masih bergantung 100 persen satelit indera jauh milik asing. Untuk mengurangi ketergantungan dengan negara lain, Lapan membuat dan meluncurkan satelit mikro Lapan A1 pada 2007.

Satelit itu mengorbit pada ketinggian 630 kilometer di atas permukaan Bumi. Pada Oktober 2015, diluncurkan satelit orbit khatulistiwa dengan roket milik India dan tahun depan diluncurkan satelit Lapan A3. Pembuatan kedua satelit ini membutuhkan anggaran, masing-masing Rp 50 miliar dan Rp 65 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan dari anggaran riset Lapan.

Sementara itu, kemampuan membuat satelit sendiri, menurut Thomas, penting untuk wilayah Indonesia yang strategis di khatulistiwa. Pemanfaatan satelit juga untuk kebutuhan komunikasi dan navigasi.

Saat ini, satelit indera asing dapat memantau wilayah Indonesia, sementara Indonesia belum mampu. (YUN)

Sumber: Kompas | 20 Juni 2015

Berikan komentar.