TRP
Dari Lahir hingga Mati di Timur Jakarta...
19 Juni 2015 \\ \\ 554

Kawasan di timur Jakarta makin menjadi primadona. Dibukanya ruas Tol Cikopo-Palimanan berpotensi makin melambungkan nilai kawasan, mulai dari Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, hingga Cirebon. Properti pun terus dibangun tanpa henti di pantai utara Jawa.

Kini tidak hanya kawasan industri yang digarap. Perumahan, apartemen, hingga mal pun terus tumbuh. Properti bahkan dibangun besar-besaran hingga sudut Cikarang, Karawang, dan Purwakarta.

Dengan kawasan yang semakin lengkap, rasanya tidak berlebihan jika siapa pun dapat lahir dan mati di timur Jakarta. Kawasan ini, misalnya, punya sederetan rumah sakit ternama, mulai dari RS Mitra Keluarga, RS Siloam Lippo Cikarang, hingga RS Medika Cikarang. Jababeka bahkan berniat menggandeng manajemen rumah sakit dari luar negeri untuk membangun sebuah rumah sakit modern.

Sekolah juga mulai meluas seiring bermunculannya perumahan. Saat ini sudah dibangun BPK Penabur, St Leo, di Jababeka, Cikarang, sedangkan di Lippo Cikarang didirikan Sekolah Pelita Harapan. Beberapa tahun lagi juga dibangun Universitas Pelita Harapan mengekor pembangunan President University dan Universitas Gunadarma.

Di Jababeka bahkan hadir inovasi properti yang menarik, yakni Senior Living @D’Khayangan. Hunian yang diresmikan awal tahun 2015 khusus mewadahi para pensiunan. Dalam master plan, PT Lippo Cikarang Tbk juga membangun Senior Homes yang memadukan hunian serta jasa layanan personal dan kesehatan.

Kawasan Cikarang juga dilengkapi kompleks pemakaman premium, mulai dari Al-Azhar Memorial Garden, Taman Kenangan Lestari, hingga Taman Kenangan San Diego Hills.

Apabila kini pembangunan kawasan industri dan properti penunjang terfokus di sektor barat wilayah pantai utara (pantura) Jawa Barat, mulai sekarang arah pembangunan diprediksi akan bergeser ke sektor timur pantura Jawa Barat. Kehadiran tol baru Cikopo-Palimanan membuka akses baru.

Para pengembang besar berlomba-lomba menggarap pasar premium sekalipun komposisi pasar perumahan di kawasan itu masih didominasi segmen menengah dengan harga hunian tapak (landed house) di kisaran Rp 300 juta-Rp 1 miliar per unit. Sementara hunian tapak kelas premium di sektor timur pantura sudah menembus harga jual Rp 1,2 miliar per unit.

Dari sisi infrastruktur, Pelabuhan Cilamaya memang batal dibangun. Namun, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berencana meningkatkan ”pintu gerbang” lain di sektor timur, yakni Pelabuhan Cirebon. Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengatakan, dalam beberapa puluh tahun ke depan pantura Jabar pasti dilayani duet Pelabuhan Tanjung Priok dan Cirebon.

Pelindo II bahkan siap mengucurkan dana Rp 2,5 triliun untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Cirebon. Ditargetkan, proyek itu selesai dua tahun. Pelindo II juga mendesain akses jalan dari Pelabuhan Cirebon langsung ke Tol Palimanan-Kanci dengan alokasi dana Rp 800 miliar.

Ketika Pelabuhan Cirebon terbangun, sentra kawasan industri dan properti potensial bergeser ke Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu. Kepadatan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dapat ditekan, dan sejurus itu kemakmuran dapat disebar ke wilayah-wilayah lain.

Masa depan keresidenan Cirebon memang tampak cerah oleh karena rencana pembangunan Bandara Internasional Kertajati. Bandara dengan luas lahan dua kali dari Bandara Soekarno-Hatta ini akan menjadi salah satu daya tarik utama pertumbuhan pantura Jawa Barat.

Persoalannya, bagaimana memastikan pembangunan di sepanjang koridor pantura Jabar menguntungkan seluruh warga. Bagaimana pula memastikan supaya masyarakat lokal tidak tersingkirkan?

Tata ruang

Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia Bernardus Djonoputro menekankan pentingnya peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengendalikan dan menata perkembangan wilayah di sepanjang koridor. ”Harus ada pengendalian, tidak sekadar jargon pengendalian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus dapat melakukan terobosan terkait pola ruang dan arah pengembangan Pulau Jawa setelah terbangunnya jalan tol dan kereta api cepat,” ujar Bernardus.

Bernardus menilai, hingga kini belum ada formulasi tata ruang Jawa yang berbasis pertambahan nilai keekonomisan, pengembangan kawasan prioritas, dan skenario perencanaan yang komprehensif.

Pemerintah daerah juga tidak boleh begitu saja menerima rencana pembangunan kawasan industri dan properti tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Rencana tata ruang dan wilayah harus didesain kembali dengan baik.

Tanpa pengawasan, kelak kawasan pantura akan menjadi ”rimba belantara” tempat pemodal besar memangsa masyarakat kecil. Jika itu terjadi, masyarakat akan tersingkirkan, bukan diberdayakan dan pada akhirnya terjadi konflik sosial di depan mata.

Fenomena koridor pantura jangan sampai menggenapi studi ekonom Peru, Hernando de Soto, yang memotret petani-petani miskin terpinggirkan. Tanpa pembelaan terhadap kelompok masyarakat yang termarjinalkan, akhirnya justru timbul masalah sosial.

Pembangunan properti juga bak dua sisi mata pedang. Nilai tanah akan melambung dengan menguntungkan sebagian masyarakat, tetapi di sisi lain memicu alih fungsi lahan pertanian. Ironisnya, kawasan pantai utara Jawa Barat juga disokong oleh dua bendungan besar, yakni Jatiluhur dan Jatigede. Akankah lumbung padi nasional ikut tergusur?

Koridor pantura Jawa tampaknya telah menjadi ”laboratorium hidup” dari pembangunan infrastruktur yang terus digenjot oleh pemerintahan Joko Widodo. Infrastruktur itu jelas dibutuhkan oleh sektor properti, tetapi janganlah meminggirkan sektor-sektor lain. (HARYO DAMARDONO/ BM LUKITA GRAHADYARINI)

Sumber: Kompas | 19 Juni 2015

Berikan komentar.