TRP
BPDP Remajakan 300.000 Hektar Kebun
18 Juni 2015 \\ \\ 449

JAKARTA — Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP Sawit pada 2015-2016 memprioritaskan penyaluran dana untuk peremajaan 300.000 hektar perkebunan kelapa sawit rakyat dan pemberian subsidi penggunaan biodiesel. Penyaluran dana juga digunakan untuk mendukung program mendasar, seperti riset, pengembangan teknologi, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi, Rabu (17/6), di Jakarta. Bayu ditunjuk sebagai Dirut BPDP Sawit, selaku Badan Layanan Umum untuk menjalankan program pungutan pengembangan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) supporting fund (CSF).

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil sebelumnya mengatakan, BPDP Sawit tidak menjalankan hal-hal teknis, karena fungsi teknis akan dilakukan pihak lain yang profesional.

Menurut Bayu, sekarang ini ada 1,5 juta hektar (ha) perkebunan sawit rakyat yang harus diremajakan karena usia tua dan produktivitas rendah. Namun, dalam tahap awal satu-dua tahun, BPDP Sawit akan memprioritaskan peremajaan 300.000 ha.

Teknis peremajaan menggunakan skema perbankan. Petani yang akan melakukan peremajaan terlebih dulu meminjam dana perbankan. BPDP Sawit akan memberikan keringanan dalam bentuk subsidi suku bunga atau skema bantuan lain yang bisa meringankan beban pekebun sawit rakyat.

Butuh waktu empat tahun bagi petani untuk melakukan peremajaan kebun sawit, mulai dari penebangan hingga tanaman berbuah. Kalau menggunakan suku bunga komersial, biaya menjadi mahal. Belum lagi selama masa tunggu, petani tidak mempunyai pendapatan. "Dana yang disalurkan melalui skema perbankan itu nantinya bisa mencakup pendapatan selama masa tunggu," kata Bayu.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro sebelumnya mengungkapkan, kebijakan pungutan dana perkebunan kelapa sawit itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi defisit berjalan. Selain itu, dana itu merupakan dukungan untuk meningkatkan pemakaian biodisel dan mengurangi impor solar.

Pungutan diberlakukan untuk setiap ekspor CPO sebesar 50 dollar AS per ton, termasuk varian dari produk turunan CPO, mulai dari 40 dollar AS sampai 10 dollar AS per ton. (MAS)

Sumber: Kompas | 18 Juni 2015

Berikan komentar.