TRP
Pemerintah Belum Bebaskan Lahan
17 Juni 2015 \\ \\ 456

Jakarta - Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Nomor 30 Tahun 2015, pemerintah belum melakukan pembebasan lahan. Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang terhenti karena terkendala tidak adanya lahan yang telah dibebaskan.

"Pembangunan yang membutuhkan lahan untuk sementara berhenti. Pembangunan jalan tol Depok-Antasari saja sudah empat bulan terhenti," demikian dikatakan Direktur Operasional Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Suarmin Tioniwar di Jakarta, Selasa (16/6).

Menurut Suarmin, seharusnya pekerjaan di jalan tol sebesar 10-15 persen untuk seksi I, tetapi sekarang pekerjaan di seksi I baru mencapai 4-5 persen. "Kalau sudah ada lahan yang dibebaskan, pekerjaan kami sampai akhir tahun bisa mencapai 60-70 persen. Namun, dengan kondisi seperti saat ini, hingga akhir tahun, pekerjaan konstruksi baru 40 persen," katanya.

Suarmin menilai belum ada gerakan dari pemerintah untuk membebaskan lahan sehingga membuat para pengusaha infrastruktur tidak bisa bergerak lincah. Yang dilakukan hanya menyelesaikan proyek di lahan yang sudah dibebaskan sejak awal. Jika di lahan yang dibebaskan itu proyek sudah selesai dibangun, tetapi pemerintah belum membebaskan lahan lain, pekerjaan konstruksi berhenti.

"Padahal, 2 minggu lalu, kami sudah mendapatkan dana pinjaman dari BRI Rp 2 triliun untuk pembangunan itu. Punya uang, punya tenaga, punya pengalaman, tetapi tidak punya lahan," ujar Suarmin. Ia menambahkan, pihaknya telah mendapatkan pekerjaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun Jalan Tol Soreang-Pasir Koja di Jawa Barat.

"Jalan tol sepanjang 11 kilometer dan ramp sepanjang 1 kilometer itu akan dibangun perusahaan konsorsium antara CMNP, Wika, dan Jasa Sarana, dengan pemegang saham terbesar adalah CMNP," kata Suarmin. Pembangunan konstruksi jalan tol ini diperkirakan dimulai awal tahun depan dan akan selesai dalam dua tahun.

Memberi dukungan

Sekretaris Perusahaan CMNP Jusuf Hamka mengatakan, CMNP mendukung keinginan Presiden Joko Widodo memberikan diskon jalan tol sebesar 20-30 persen selama masa Lebaran. Pemberian diskon itu tidak terlalu berpengaruh pada pendapatan dan iklim investasi jalan tol. "Memang, akan ada penurunan pendapatan, tetapi jumlahnya tidak besar. Kami mendukung keputusan itu karena mengandung fungsi sosial yang besar bagi masyarakat," katanya.

Diskon jalan tol ini akan berlaku pada H-10 sampai H+5. "Kalau mau dibebaskan, kami juga mendukung asalkan ada keputusan resmi agar diikuti oleh semua badan usaha jalan tol. Waktu banjir menggenang di Sunter, kami juga membebaskan biaya tol hingga tiga hari," kata Jusuf. Selama Ramadhan, CMNP akan memberikan makanan berbuka puasa (takjil) dan buka puasa gratis untuk 5.000 orang. (ARN)

Sumber: Kompas | 17 Juni 2015

Berikan komentar.