TRP
Pemantauan Hutan Tiap Tahun
17 Juni 2015 \\ \\ 626

Lapan dan Badan Informasi Geospasial Dilibatkan

JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai menyusun laporan pemantauan hutan setiap tahun. Sebelumnya, pemantauan dilakukan setiap tiga tahun. Hal itu membuat pemerintah tergagap menyikapi dinamika perkembangan kehutanan dan selalu berargumen dalam menjawab pertanyaan soal tutupan hutan.

Langkah tersebut baru dilakukan setelah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerja sama itu akan membantu pemantauan hutan di Indonesia yang mencapai 120 juta hektar di seluruh Indonesia.

"Monitoring (pemantauan) itu bicara ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu kami belum didukung Lapan yang menguasai hal itu," kata San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Lapan dan BIG di Jakarta, Selasa (16/6).

Kegiatan tersebut diikuti Seminar Nasional "Monitoring Hutan Nasional" yang menghadirkan Orbita Roswintiarti (Deputi Penginderaan Jauh Lapan), Ruandha Agung Sugardiman (Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian LHK), serta Untung Suprapto (mewakili Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian LHK).

San Afri mengatakan, kerja sama memperkuat Sistem Pemantauan Hutan Nasional (Simontana) itu bagian dari kebijakan Satu Peta (One Map). Ke depan, data dalam Simontana juga diintegrasikan dengan perizinan tambang ataupun perkebunan.

Penguatan lain adalah dalam waktu dekat akan memperkaya sistem tersebut dengan data potensi kawasan hutan. Data itu di antaranya stok karbon ataupun jenis ekosistem/vegetasi.

Ruandha mengatakan, laporan tahunan bisa dilakukan setelah membagi tugas dengan Lapan. "Sebelumnya bisa dikatakan 60 persen usaha (effort) kami itu dihabiskan dengan mengunduh data," katanya. Kini, data citra satelit itu disiapkan Lapan, yang kemudian dicek di lapangan oleh Kementerian LHK.

Sistem ini sedang dirintis untuk juga membuka jalur komunikasi dari pihak luar pemerintah. Hal itu agar masyarakat bisa menyalurkan kritik dan keluhan yang membuat data akurat.

"Kami kembali ke khitah dengan berbicara sumber daya. Itu kewenangan planologi yang dulu tergerus," kata San Afri.

Kebakaran

Selain data tutupan hutan, Simontana juga berisi data kebakaran hutan dan lahan. Ini menyinergikan sistem pemantauan kebakaran hutan yang dimiliki Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian LHK.

Untung Suprapto menyatakan, sulit menentukan luas kebakaran hutan dan lahan. Di lapangan, perkiraan luas kebakaran dilakukan dengan perkiraan melalui pandangan mata.

"Pernah Cifor (lembaga kehutanan internasional) mengeluarkan data kebakaran seluas 140.000 hektar (analisis citra satelit). Namun, menurut pemerintah daerah hanya 24.000 hektar (manual)," ujarnya.

Melalui dukungan Lapan, ia pun berharap ada klasifikasi titik api yang harus segera ditindaklanjuti. Saat musim kemarau, Juni-Agustus, jumlah titik panas mencapai ratusan titik yang tak mungkin dicek semua.

Selain itu, ia berharap kendala tutupan asap kebakaran atau awan yang menghalangi citra titik panas bisa terpecahkan.

Orbita mengatakan, pihaknya siap mendukung Simontana. Lapan menyediakan data dari resolusi rendah (Terra, Aqua, NPP, NOAA 18 dan 19, MetOp, dan MTSAT-­-1R), resolusi menengah (Landsat 7 dan 8), serta resolusi tinggi (SPOT 5, SPOT 6, dan SPOT 7 dari Perancis).

Dicontohkan, citra satelit dari Landsat 8 membutuhkan sedikitnya 228 peta (185 x 170 kilometer) untuk menjangkau seluruh Nusantara. Citra satelit yang berasal dari SPOT membutuhkan 1.276 peta (60 x 60 kilometer) untuk memetakan seluruh wilayah Indonesia.

"Kewajiban kami menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan lisensi Pemerintah Indonesia. Juga melakukan pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi, berupa koreksi radiometrik dan spektral," katanya. (ICH)

Sumber: Kompas | 17 Juni 2015

Berikan komentar.