TRP
Penataan Kota yang Adil
16 Juni 2015 \\ \\ 842

Pemerintah Pemegang Kendali Kepemilikan dan Peruntukan Lahan

JAKARTA — Fenomena lahan yang dikuasai para pemodal besar lalu dijadikan mal dan apartemen kian marak di kota-kota besar di Indonesia, terutama di Jabodetabek. Kebijakan penataan kota yang berpihak kepada warga diperlukan untuk menghindari praktik ini terus berlangsung.

Demikian disampaikan Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tarumanagara Jakarta, Suryono Herlambang, dalam kuliah umum kampus itu, Senin (15/6). Kuliah bertajuk "Kekuatan Posisi Tawar antara Pengembang dan Tenant Mal di Hongkong", menghadirkan pembicara Ervi Liusman, dosen The Chinese University of Hong Kong yang meneliti fenomena tersebut di Hongkong.

"Jakarta dan kota-kota besar lainnya belum punya perencanaan arah penataan kota dalam 20-30 tahun mendatang. Padahal, prediksi para ahli, pada 2040-2050, sebanyak 50 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kota," ujar Herlambang.

Akses masyarakat kelas menengah di Jakarta kini amat terbatas akses untuk membeli tanah di dalam kota. Tanah untuk permukiman yang bisa terbeli rata-rata berada di pinggiran kota.

Konsekuensinya, pemerintah harus membangun infrastruktur dengan jangkauan yang lebih luas. Tekanan hidup masyarakat kota kian besar karena setiap hari mereka harus menembus kemacetan dan menempuh jarak yang jauh untuk pulang-pergi ke tempat kerja. Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak atas kekuasaan para pemodal besar. Warga menjadi korban atas ketidakjelasan penataan kota.

"Tanah di dalam kota dikuasai pengembang. Salah satunya untuk membangun pusat perbelanjaan yang mengubah struktur pola aktivitas ruang di dalam kota. Fenomena ini terjadi di Jakarta dan mulai merembet ke kota-kota lain," kata Herlambang.

Pemerintah, katanya, harus memiliki perencanaan dan aturan hukum yang jelas soal kepemilikan tanah. Jangan biarkan dikendalikan oleh pasar.

TOD di Hongkong

Ervi Liusman menuturkan, Hongkong menerapkan transit oriented development (TOD) yang baik. Pusat perbelanjaan dibangun dengan konsep gedung vertikal dan terintegrasi antara satu gedung dan lainnya. Lokasinya dirancang dekat dengan pusat transportasi, seperti stasiun kereta bawah tanah. Mobilitas warga terlayani transportasi umum memadai.

Contohnya Mal Windsor House di Causeway Bay yang ramai dikunjungi warga karena dekat dengan stasiun kereta bawah tanah. Pejalan kaki nyaman berbelanja di mal berlantai 18 di kawasan premium itu.

"Di Hongkong, pemerintah memiliki data standar harga rata- rata para penyewa. Pengembang memiliki posisi tawar besar untuk menentukan harga sewa jika lokasi dan jenis komoditas yang dijual langka," ujar Ervi.

Tidak dijual

Di Hongkong, tanah yang berada di kawasan premium tak lagi diperjualbelikan. Pengembang hanya boleh menyewa atau menggunakan hak sewa bangunan. Aturan hukum di Hongkong juga lebih ketat untuk mengatur lokasi peruntukan kawasan bisnis dan permukiman.

Di Jakarta, pemerintah belum memiliki data akurat jumlah mal ataupun apartemen di kawasan tertentu. Aturan pengendalian dampak lingkungan dan lalu lintas sering kali ditabrak untuk mengakomodasi kepentingan pemodal. Pemerintah dan pemangku kepentingan kedodoran setelah rentetan masalah terjadi pasca mal berdiri.

"Diskusi mengenai penataan kota, kepemilikan tanah, dan fenomena shopping mall ini akan terus kami kaji. Kami melihat ada kesamaan yang terjadi di kota- kota besar di Indonesia. Semakin terbatas lahan, beberapa kota, seperti Jakarta dan Surabaya, juga berlomba-lomba mereklamasi pantai," kata Herlambang.

Pemprov DKI Jakarta mulai kepemimpinan Fauzi Bowo hingga Basuki Tjahaja Purnama berupaya mengakomodasi mendesaknya penataan kota dengan tidak memberi izin berdirinya pusat perbelanjaan baru. Namun, selain mal baru tetap muncul seperti di Pluit, pembangunan kompleks apartemen di Jakarta juga tetap marak. (DEA)

Sumber: Kompas | 16 Juni 2015

Berikan komentar.