TRP
Memperberat Sanksi Hukum Jadi Target
16 Juni 2015 \\ \\ 399

JAKARTA — Penegakan hukum kejahatan kehutanan belum menjerakan pelaku, salah satunya karena hukuman ringan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong perbaikan, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Revisi itu sudah masuk prioritas Program Legislasi Nasional 2016 di DPR," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, dalam Lokakarya Tindak Pidana Kehutanan "Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Terorganisasi dan Sistematis yang Berkeadilan" di Jakarta, Senin (15/6). Lokakarya diadakan KLHK, Kedutaan Besar Norwegia, Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan, dan Tropical Forest Conservation Act.

Menurut Rasio, UU 5/1990 hanya memberi hukuman ringan. UU itu disahkan 25 tahun lalu, sehingga sanksi sudah tidak sesuai perkembangan zaman.

Berdasar UU itu, sanksi pidana terberat hanya penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta. Sanksi itu karena mengubah keutuhan kawasan suaka alam dan keutuhan zona inti taman nasional.

Rasio menuturkan, KLHK masih menyusun usulan terkait sanksi penjara dan besaran denda untuk revisi UU. Jika berkaca UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, hukuman tertinggi bisa 15 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar, yakni jika pelaku merupakan korporasi.

Prinsipnya, KLHK akan usul hukuman minimal dan maksimal. "Putusan hakim tak bisa lebih rendah," kata Rasio.

Penegakan terpadu

Pada sisi lain, Kementerian LHK terus mendorong pendekatan multidoor atau penegakan hukum terpadu. Rasio mengatakan, pelaku kejahatan kehutanan kemungkinan besar melakukan kejahatan lain, seperti pencucian uang, korupsi, dan penggelapan pajak.

Biasanya, tuntutan jaksa hanya menggunakan peraturan tunggal, antara lain UU kehutanan atau lingkungan saja. Dengan menggunakan instrumen yang lebih banyak, hukuman kian berat sehingga berefek jera.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menuturkan, instruksi presiden (inpres) dibutuhkan untuk mengamanatkan suatu lembaga, misalnya Kementerian LHK, guna memimpin koordinasi penegakan hukum terpadu menangani kejahatan lingkungan. Inpres juga perlu memandatkan rencana aksi yang jelas dan terukur.

Di sisi lain, Kementerian LHK bisa menggunakan kasus yang ada untuk menerapkan pendekatan itu. Salah satunya, pengembangan kasus 900 izin pertambangan yang dicabut berdasar Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. (JOG)

Sumber: Kompas | 16 Juni 2015

Berikan komentar.