TRP
Pemerintah Memilih Ambil Jalan Pintas
16 Juni 2015 \\ \\ 423

JAKARTA — Ambisi pemerintah menyediakan berbagai infrastruktur terkendala izin dan regulasi yang membatasi ruang gerak penggunaan kawasan hutan. Jalan pintas yang diambil dengan menyesuaikan berbagai peraturan perundangan untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol, jalan lintas, jalur kereta api, bendungan, dan irigasi, diminta dipertimbangkan matang-matang.

Jika salah, pembangunan yang semula bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bisa jadi malah sumber bencana. "Kita perlu bendungan dan jalan. Namun, hutan juga tidak boleh rusak," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, pada diskusi "Kementerian Kehutanan Penyelamat Pembangunan atau Penghambat Pembangunan" yang digelar BPK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Institut Pertanian Bogor, Senin (15/6), di Kampus Dramaga IPB, Bogor.

Diskusi mengundang mahasiswa, pengusaha, dan beberapa instansi pemerintah itu juga menghadirkan Hardjanto (Guru Besar Kehutanan IPB), San Afri Awang (Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan), dan Effendi Gazali (pakar komunikasi dan moderator dari Universitas Indonesia). Hadir pula Herry Suhardiyanto (Rektor IPB), Bambang Hero Saharjo (Dekan Fakultas Kehutanan IPB), Hediyanto W Husaini (Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dan Mudjiadi (Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU dan PR).

Untuk menyinergikan berbagai kepentingan demi pembangunan berkelanjutan, kata Rizal, diperlukan komunikasi dan sinergi Kementerian PUPR yang mengerjakan proyek fisik dengan KLHK yang menggawangi aspek lingkungan dan hutan.

Pada diskusi kemarin, terungkap pemerintah sedang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/2010 tentang Perubahan Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan PP Nomor 24/010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Revisi di antaranya dengan pembangunan bendungan menggunakan skema pinjam pakai dan lahan kompensasi diganti penanaman rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS).

Kedua PP pelaksanaan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan itu jadi dasar Kementerian Kehutanan (kini KLHK) "mempersulit" pelepasan kawasan hutan atau mengubah peruntukan/fungsi kawasan hutan. Revisi PP agar berbagai proyek bisa menggunakan kawasan hutan dengan mudah dan legal.

Upaya itu memenuhi target ambisius pemerintahan Joko Widodo yang akan membangun 1.000 kilometer jalan tol, 50 bendungan/dam, 1 juta hektar irigasi sawah, ribuan kilometer jalur kereta khusus batubara di Kalimantan, serta berbagai infrastruktur lain 2015-2019. Mudjiadi menjelaskan, dari 65 bendungan yang ditanganinya, 35 unit ada di kawasan hutan seluas 14.000 ha.

Hardjanto mengingatkan pemerintah agar tak menjadikan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai acuan kemakmuran. Sebab, penghitungannya belum memasukkan unsur kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. (ICH)

Sumber: Kompas | 16 Juni 2015

Berikan komentar.