TRP
Ekosistem Unik Pulau Basu Terancam
16 Juni 2015 \\ \\ 394

PULAU BASU — Ekosistem unik perpaduan hutan mangrove, rawa gambut, dan daratan lumpur luas di Pulau Basu, Indragiri Hilir, Riau, terancam pembukaan kebun kelapa sawit besar-besaran. Itu diyakini bakal mengakhiri kisah panjang migrasi beberapa jenis burung asal Siberia dan Tiongkok ke pulau itu sejak ratusan tahun silam.

"Ancaman nyata berlangsung. Kerusakan justru di jantung pulau dengan ketersediaan air tawar. Kalau tidak segera berbuat, mari menunggu waktu saat burung-burung migran itu tak akan datang lagi. Mari selamatkan Pulau Basu," ujar Haris Gunawan, pakar ekosistem rawa gambut Universitas Riau, di sela-sela kunjungan ke Pulau Basu di Tembilahan, akhir pekan lalu.

Kunjungan ke Pulau Basu itu inisiatif Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan, yang ingin sebagian lokasi pulau dijadikan kawasan konservasi taman hutan raya. Ikut meninjau antara lain Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hani Hadiati, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Amral Fery, Kepala Subdinas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Johny Lagawurin, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Inhil Encik Kamal.

Pulau Basu merupakan habitat burung langka bangau putih susu (Mycteria cineria) dengan populasi sekitar 5.500 ekor. Selain itu, setiap tahun dimulai Juni, ribuan burung migran seperti bangau tongtong (Leptoptilos javanicus), kuntul kecil (Egretta garzetta), dan kediki kaki merah (Tringa totanus) singgah setelah terbang dari Siberia dan Tiongkok, sebelum menuju Australia.

Di sana, dua menit setelah masuk ke pulau itu melewati jalur Sungai Ular, pemandangan kawasan mangrove terbuka karena ditebangi pihak perusahaan. Tak lama kemudian terhampar ribuan hektar pepohonan kelapa sawit PT IJA yang memiliki izin konsesi seluas 7.800 hektar dari pulau seluas 45.000 hektar itu.

Pihak PT IJA juga membuka kanal rawa gambut yang langsung bersentuhan dengan Danau Mablu di tengah pulau. Air tawar dari danau akhirnya bercampur gambut dan keluar menuju laut. Pihak perusahaan segera menutup pintu kanal di danau setelah Wardan menulis surat khusus.

"Dahulu masyarakat melarang saya datang ke pulau itu karena daerah itu terkenal angker. Namun, sekarang sudah tidak ada lagi yang angker," kata Wardan.

Kehadiran PT IJA, menurut Encik Kamal, dimulai tahun 2013 ketika bupati sebelumnya masih menjabat. Semula, seluruh pulau itu kawasan lindung konservasi gambut, tetapi belakangan status kawasan lindung gambut dicabut.

Hani Hadiati mengungkapkan, pemberian izin perkebunan kelapa sawit di pulau terluar Indragiri Hilir itu ketelanjuran. Ia meminta para pihak terkait meneliti kembali perizinan itu.

"Coba dilihat bagaimana amdal perusahaan ini. Coba ditelaah serius agar dapat ditinjau ulang," ujar Hani kepada perwakilan Kementerian LHK di Riau. (SAH)

Sumber: Kompas | 15 Juni 2015

Berikan komentar.