TRP
Lahan Selalu Jadi Kendala
16 Juni 2015 \\ \\ 420

Jalan Tol Cikopo-Palimanan Digratiskan Selama Tujuh Hari

PURWAKARTA — Pembebasan lahan selalu menjadi kendala pembangunan infrastruktur. Hal itu membebani investor dan membuat calon investor enggan menanamkan modal. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi agar pembangunan bisa berjalan baik.

”Proses membebaskan lahan Jalan Tol Cikopo-Palimanan membutuhkan enam tahun. Saya ulangi, enam tahun. Konstruksinya saja bisa cepat, yaitu 2,5 tahun. Ini ada yang tidak betul dengan regulasi kita,” kata Presiden Joko Widodo, ketika meresmikan pengoperasian Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (13/6).

Menurut Jokowi, pembebasan lahan enam tahun itu terlalu lama. Seharusnya, pembebasan lahan itu bisa berjalan cepat dan pembangunannya yang lama.

Kasus serupa terjadi pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta W II. Proses pembebasan lahannya membutuhkan waktu 15 tahun karena proyeknya sempat terhenti selama 8 tahun.

”Halangan-halangan yang menghambat investasi harus diatasi. Regulasi tentang pembebasan lahan yang menghambat harus direvisi. Kalau perlu dirombak. Selain itu, kepentingan masyarakat banyak dan nasional harus dikedepankan ketimbang segelintir orang,” ujarnya. Regulasi yang ada sekarang adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Jokowi juga berkomitmen untuk mengawasi setiap proyek pembangunan agar tidak terhenti di tengah jalan, minimal tiga bulan sekali. Proyek tersebut termasuk Jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera. ”Saya akan cek. Apabila target proyek tercapai, menteri dan pihak terkait akan diberi hadiah. Jika tidak tercapai, siap-siap ada sanksi,” ujarnya.

Jokowi mengingatkan, infrastruktur merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur darat dan laut, mulai dari Jalan Tol Trans-Jawa dan tol laut.

”Dengan begitu, biaya logistik dan transportasi kita bisa lebih rendah. Kalau biaya-biaya itu rendah, harga barang akan semakin murah. Selama ini, biaya logistik kita 2,5-3 kali lipat lebih mahal ketimbang negara-negara tetangga,” ujarnya.

Menjawab tantangan Presiden Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menyiapkan cara mendukung program Presiden itu. Salah satunya dengan membekukan lahan proyek pemerintah. Kementerian Agraria tidak akan membuka celah pada pemilik atau pihak ketiga memainkan harga tanah. Aturan itu mengatur, dalam waktu tertentu pemilik tanah tidak dapat menjual kepada pihak lain kecuali kepada pemerintah.

Payung hukum terkait rencana itu sedang dirumuskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Payung hukum yang dimaksud juga mengatur tentang perpanjangan hak guna usaha, misalnya, jika ada lahan pemerintah yang dibutuhkan, negara bisa mengambilnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga akan memperbaiki cara pembebasan lahan agar lebih manusiawi. Selama ini, pemilik tanah banyak yang menolak lahannya dibeli pemerintah karena ada proses yang kurang bagus di lapangan.

”Kami sedang memperbaiki cara-cara seperti ini agar lebih manusiawi,” kata Ferry.

Puluhan warga Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berunjuk rasa di depan Pintu Tol Palimanan, Sabtu. Warga menuntut pemerintah membuat tim khusus guna menyelesaikan persoalan pembebasan lahan tol. Masih ada 13 keluarga di Cirebon yang belum menyetujui ganti rugi pembebasan lahan Jalan Tol Cipali.

”Kami belum bersedia mengambil uang yang dititipkan di pengadilan negeri oleh tim pembebasan lahan. Uang ganti rugi itu terlalu kecil,” ujar Masduki Abdullah (38), salah seorang warga pemilik rumah yang terkena pembangunan Tol Cikopo-Palimanan. Warga menerima ganti rugi Rp 400.000 per meter persegi. Namun, harga pasaran Rp 1,2 juta per meter persegi.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Achmad Gani Ghazali Akman mengatakan, secara umum, pembebasan lahan untuk Jalan Tol Cipali sudah selesai. Untuk penggantian kerugian bagi warga yang tidak setuju dengan nilai harga, dananya dititipkan di pengadilan negeri, sesuai dengan UU No 2/2012.

Sementara itu, PT Lintas Marga Sedaya, pemegang konsensi Jalan Tol Cipali, membuka jalan tol itu pada Minggu (14/6), pukul 00.00. Jalan tol akan dibuka untuk kendaraan golongan I, yaitu sedan, jip, pikap/truk kecil, dan bus. Tarif gratis diberlakukan tujuh hari pertama.

Peresmian tersebut digelar di Gerbang Tol Cikopo, Purwakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengemukakan, Jalan Tol Cikopo-Palimanan memangkas jarak tempuh jalan Purwakarta-Cirebon sejauh 56 kilometer. Waktu tempuh juga berkurang dua jam.

”Saya juga berharap agar pengelola jalan tol memberikan diskon tarif 25-35 persen kepada pengguna jalan pada H-10 sampai H+5 Lebaran. Ini permintaan Presiden,” ujar Basuki.

Basuki menambahkan, pemerintah telah menentukan tarif Tol Cipali, yaitu Rp 823 per kilometer. Untuk kendaraan golongan I, tarif yang dibayar dari Gerbang Tol Cikopo ke Gerbang Palimanan Rp 96.000. Nilai investasi Jalan Tol Cikopo-Palimanan saat ini Rp 13,7 triliun.

Jalan Tol Cikopo-Palimanan terletak 72 kilometer dari Jakarta. Jalan tersambung dengan dua ruas jalan tol yang telah beroperasi, yaitu Jalan Tol Jakarta-Cikampek si sebelah barat dan Jalan Tol Palimanan-Kanci di sebelah timur. Panjang Jalan Tol Cikopo-Palimanan 116,7 kilometer. (HEN/NDY/REK/DMU)

Sumber: Kompas | 14 Juni 2015

Berikan komentar.