TRP
25.000 Hektar Hutan Yogyakarta Jadi Percontohan
16 Juni 2015 \\ \\ 1

YOGYAKARTA — Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi percontohan rehabilitasi kehutanan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat pengelola hutan. Sekitar 25.000 hektar lahan kritis di Yogyakarta yang mayoritas milik masyarakat disasar dengan berbagai pendekatan pembangunan kehutanan.

"Saya berharap setiap desa mandiri. Bagaimana lahan kritis petani jadi bagian rehabilitasi lahan yang meningkatkan pendapatan petani," kata Gubernur DIY Sultan Hamengku Bawono X, Jumat (12/6), di sela penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pembangunan kehutanan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang disaksikan anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro.

Sultan mencontohkan wilayah Gunung Kidul dan Kulon Progo yang memiliki lahan sangat luas, tetapi tak produktif karena kesulitan air. Lahan-lahan kritis itu diharapkan bisa ditanami tanaman cepat panen yang produktif.

"Jangan hanya durian. Sambil menunggu berbuah, petani bisa memperoleh pendapatan dengan menikmati hasil lain," katanya.

Sultan HB X juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tanah-tanah keraton untuk dikelola masyarakat. "Bila ada pohon yang kira-kira cepat tumbuh dan bisa dikelola masyarakat, saya akan membentuk kelompok masyarakat. Di Gunung Kidul, ada tanah keraton luasnya 1 hektar, ada yang 3 hektar. Masyarakat miskin bisa masuk hutan mengelola tanah ini," kata Sultan.

Menteri Siti Nurbaya Bakar mengatakan, kerja sama KLHK dan Pemprov DIY memadukan sisi inovasi dan konservasi untuk mencapai rehabilitasi hutan. Berbagai permasalahan, seperti pengelolaan wilayah abu-abu antara hutan konservasi dan hutan di desa yang dikelola masyarakat, diselesaikan dalam kerja sama.

"Seperti taman nasional harus bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Apalagi, masyarakatnya ada di situ. Ini akan kami rapikan. Hutan merupakan sumber daya ekonomi yang harus bermanfaat secara berkelanjutan," ujarnya.

Kepala Dinas Kehutanan DIY R Sutarto mengatakan, kerja sama ini jadi modal menyongsong pelaksanaan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sana, kewenangan pengelolaan sumber daya alam, termasuk kehutanan, diserahkan kabupaten/kota kepada provinsi.

Keistimewaan Yogyakarta, kawasan hutan produksi dikelola daerah, bukan Perhutani seperti di wilayah Jawa lainnya. Di Yogyakarta, luas hutan negara 18.715 hektar yang terdiri atas 13.411 hutan produksi, 2.312 hutan lindung, dan 2.992 hutan konservasi, atau total 5,8 persen luas provinsi. Hutan rakyat jauh lebih luas mencapai 76.000 ha. (ICH)

Sumber: Kompas | 13 Juni 2015

Berikan komentar.