masukkan keyword pencarian..

No. Judul Buku
- BUKU III RPJMN 2015-2019 BIDANG TATA RUANG & PERTANAHAN
dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai Lampiran Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
    BUKU III: AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
    lihat selengkapnya
- BUKU II RPJMN 2015-2019 BIDANG TATA RUANG & PERTANAHAN
dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai Lampiran Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
    BUKU II: AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
    lihat selengkapnya
- BUKU I RPJMN 2015-2019 BIDANG TATA RUANG & PERTANAHAN
dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai Lampiran Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
    BUKU I: AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
    lihat selengkapnya
- Profil Pertanahan Provinsi Jawa Timur 2015
Penyusun: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Jumlah halaman: 49
    Luas cakupan peta dasar pertanahan yang telah dimiliki oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur adalah 162.531 Ha atau hanya sebesar 3% dari luas wilayah keseluruhan provinsi. Sedangkan cakupan luas yang belum terpetakan adalah sebesar 4.572.817 Ha. Dari luas cakupan wilayah yang sudah terpetakan, sebesar 132.531 Ha sudah terdigitasi, sedangkan 30.000 Ha sisanya belum terdigitasi, atau dengan kata lain masih dalam bentuk lembaran kertas (belum digital).
    lihat selengkapnya
- Profil Pertanahan Provinsi D.I Yogyakarta 2015
Penyusun: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Jumlah halaman: 54
    Penggunaan tanah di Provinsi D.I.Yogyakarta, dari luas wilayah total provinsi sebesar 317.413 Ha, dibagi kedalam 2 (dua) bagian penggunaan tanah, yaitu kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Untuk luas kawasan hutan di Provinsi D.I.Yogyakarta hanya seluas 6.022 Ha, sedangkan untuk kawasan Non-Hutan, baik dimanfaatkan sebagai lahan terbangun seperti permukiman, perdagangan dan lainnya, seluas 311,121 Ha.
    lihat selengkapnya
- Profil Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat 2015
Penyusun: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Jumlah halaman: 21
    Kalimantan Barat merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar negara asing, yakni melalui jalur terbuka jalan darat Pontianak-Entikong-Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 kilometer dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.
    lihat selengkapnya
- Profil Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 2015
Penyusun: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Jumlah halaman: 23
    RTRWP Jawa Timur terdiri atas Rencana Pola Pemanfaatan Ruang, Rencana Struktur Ruang dan Rencana Kawasan Strategis Provinsi. Delineasi wilayah yang direncanakan adalah seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur, yang meliputi daratan seluas kurang lebih 4.779.975 hektar terbagi atas 29 wilayah kabupaten dan 9 kota.
    lihat selengkapnya
- Profil Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 2015
Penyusun: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Jumlah halaman: 22
    Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dll.
    lihat selengkapnya
- Profil Tata Ruang Provinsi Jambi 2015
Penyusun: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Jumlah halaman: 21
    Penataan ruang wilayah Provinsi Jambi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan. Provinsi Jambi juga memiliki Kawasan Strategis Nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan pada fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008.
    lihat selengkapnya
- Profil Tata Ruang Provinsi Gorontalo 2015
Penyusun: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Jumlah halaman: 20
    Pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada perda No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi.
    lihat selengkapnya
- Ini Tong Pu Hidup
Protarih Tahun 2015
    Menjaga Alam, Budaya dan Masa Depan Masyrakat Asli Papua melalui Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP)
    lihat selengkapnya
1. Islamic Principles and Land Opportunies for Engagement
Siraj Sait, Britta Peters
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2011
24 halaman
    UN-HABITAT, as the global UN agency for sustainable human settlements, engages with different regions and diverse legal systems. During its work in many Muslim countries from Afghanistan to Indonesia, and Somalia to Iraq, UN-HABITAT has been increasingly aware of the significance of the distinctive and complex Islamic land tenure concepts and land rights.
    lihat selengkapnya
2. Beragam Jalur Menuju Keadilan Pluralisme Hukum Dan Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara
Myrna A. Safitri
Epistema Institute, 2012
227 halaman
    Secara sederhana, pluralisme hukum acap dipahami sebagai situasi di mana arena sosial tidak hanya diisi oleh hukum negara, tetapi juga dipenuhi dengan berbagai sistem normatif yang dapat menimbulkan harmoni sekaligus ketegangan.
    lihat selengkapnya
3. Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan 10 Studi Kasus Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Jawa Timur dan Flores
Cici Novia Anggraini, Luthfi Ashari, Saifullah Barnawi, Stanis Didakus, Yan Ghewa, Agus Mahur, Peter Manggut, Mohammad Said,
The Conflict and Community Development Research and Analytical Team, 2004
159 halaman
    Masalah tanah dan sumber daya alam sering disebut–sebut sebagai “akar penyebab” konflik komunal atau bahkan konflik kekerasan yang bersifat separatis. Pemahaman umum yang bisa ditarik adalah bahwa kelangkaan tanah dan sumber daya alam ternyata menyebabkan meningkatnya persaingan, perpindahan/migrasi paksa atau frustasi,
    lihat selengkapnya
4. Cities and Climate Change Responding to an Urgent Agenda
Daniel Hoornweg, Mila Freire, Marcus J. Lee, Perinaz Bhada-Tata, and Belinda Yuen
Th e International Bank for Reconstruction and Development / Th e World Bank 1818 H Street NW, 2011
328 halaman
    Climate change is among the most pressing challenges that the world faces today. Given current atmospheric concentrations of greenhouse gases (GHGs), the world is already committed to signifi cant warming. Th is is a serious challenge, given the wide range of expected climate impacts on natural systems, as well as on human societies, as assessed in the most recent report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2007).
    lihat selengkapnya
5. Gelombang Baru Reforma Agraria
Noer Fauzi

20 halaman
    Agenda penguatan akses rakyat pada tanah dan kekayaan alam dengan mengubah struktur agraria biasanya dikenal dengan istilah Reforma Agraria (bahasa Spanyol), atau dikenal juga dengan nama agrarian reform (bahasa Inggris) atau pembaruan agraria (bahasa Indonesia).
    lihat selengkapnya
6. Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia
Arie S. Hutagalung, Wilbert D. Kolkman, Leon C.A. Verstappen, Ida Nurlinda, Hendriani Parwitasari, Marliesa Qadariani, Suparjo Sujadi, Fokke Jan Vonck,
Pustaka Larasan, 2012
306 halaman
    Proyek “the Building Blocks for the Rule of Law” (Bahan-bahan pemikiran tentang Pengembangan Rule of Law/Negara Hukum) diprakarsai oleh Universitas Leiden dan Universitas Groningen dari Belanda, serta Universitas Indonesia. Proyek ini dimulai pada Januari 2009 dan sesuai jadual akan diakhiri pada September 2012.
    lihat selengkapnya
7. India land Policies for Growth and Poverty Reduction
Oxford Universiry Press, New Delhi
The World Bank, 2007
148 halaman
    In India, land continues to be of enormous economic, social, and symbolic relevance. The way in which access to land can be obtained and its ownership documented is at the core of the livelihood of the large majority of the poor, especially in rural and tribal areas and determines the extent to which increasingly scarce natural resources are managed. Land policies and administration are critical determinants of the transaction cost associated with modalities to access land for business and residential use and, through the ease of using land as collateral for credit, the development of the financial sector.
    lihat selengkapnya
8. Kembali ke Agraria
Usep Setiawan
STPN Press, 2011
500 halaman
    Bagi kalangan pegiat pergerakan agraria tentu saja nama dan kiprah rekan Usep Setiawan sudah tak asing lagi, karena di situlah titian pelibatan perjuangannya sejak awal. Namun kini, terutama semenjak tahun 2005, nama dan kiprah rekan Usep Setiawan telah melewati batas genting, yaitu dikenal makin akrab dan bahkan menjadi salah satu tokoh mitra yang berdampingan dan bergerak aktif bersama para pejabat birokrasi agraria, khususnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk bersama-sama ‘menggenapi’ perjuangan yang dikenal dengan ‘reforma agraria’.
    lihat selengkapnya
9. Land Banks and Land Banking
Frank S. Alexander
Frank S. Alexander, 2011
120 halaman
    If America’s cities and towns are to realize their greatest potential as attractive and welcoming places—and as drivers of the new American economy—they must be able to repurpose their vacant, abandoned and foreclosed properties. Those properties—whether the product of the current foreclosure crisis or the remnants of the old economy—diminish the sense of community among neighbors, erase the value of lifelong investment in a home, and make it nearly impossible for cities and towns to attract and keep the creative, innovative, entrepreneurial citizens who will build the next economy.
    lihat selengkapnya
10. Land Reform in Nepal Problems and Prospects
Jagannath Adhikari
Kathmandu, 2008
162 halaman
    Certain historical developments create an enabling atmosphere for land or agrarian reforms. Invariably, these events occur after major political upheavals. Political change and a new environment created by it provide ripe political conditions for formulation and implementation of newer land reform policies all over the world. Radical land reforms in Taiwan, South Korea and Japan also took place after the military defeat of Japan.
    lihat selengkapnya
11. Memfasilitasi Konsultasi Publik
Yuna Farhan (OC FPPM/Fitra Seknas); Maya Rostanty (Pattiro); Sugeng Bahagijo (Prakarsa); Suhirman (OC FPPM); Susmanto (Letmindo); Rinusu (CIBA); Firsty Husbani (DRSP-USAID)
Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), 2007
191 halaman
    Mekanisme Konsultasi Publik (KP) adalah cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk melibatkan warganegara dalam merumuskan sebuah kebijakan, program atau peraturan. Melalui proses KP, terjadi hubungan dua arah antara pemerintah dan warganegara.Meski demikian, KP bukanlah tingkatan yang paling deliberatif atau partisipatif dalam pelibatan warga karena pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh pihak eksekutif selaku lembaga pemegang kewenangan. Namun dalam proses KP,warga dan pemerintah dapat menyepakati hal-hal penting atau strategis yang perlu masuk dalam suatu kebijakan atau peraturan. Apabila ada kesepakatan yang tidak diakomodir dalam rumusan kebijakan atau peraturan yang kemudian ditetapkan pemerintah, warga akan kecewa dan enggan berpartisipasi lagi.
    lihat selengkapnya
12. Pemberdayaan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Andai Para Pembuat Kebijakan Mau Melakukan
Restu Mahyuni dan A. Patra M. Zen
YLBHI, UNDP, dan CLEP, 2007
293 halaman
    Pemberdayaan hukum bagi kaum miskin sesungguhnya telah menjadi perhatian dan upaya pemberdayaan ini telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Walaupun demikian, upaya pemberdayaan ini seringkali masih jauh dari hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh banyak sekali kendala, diantaranya adalah ketidaksinergisan dan kurangnya sosialisasi yang menyebabkan rendahnya partisipasi aktif dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh berbagai pihak.
    lihat selengkapnya
13. Planning Sustainable Cities Global Report on Human Settlements
Sterling, VA
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2009
338 halaman
    Planning Sustainable Cities: Global Report on Human Settlements 2009 assesses the effectiveness of urban planning as a tool for dealing with the unprecedented challenges facing 21st-century cities and for enhancing sustainable urbanization. There is now a realization that, in many parts of the world, urban planning systems have changed very little and are often contributors to urban problems rather than functioning as tools for human and environmental improvement. Against this background, the Global Report’s central argument is that, in most parts of the world, current approaches to planning must change and that a new role for urban planning in sustainable urban development has to be found.
    lihat selengkapnya
14. Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria Perspektif Transitional Justice Untuk Menyelesaikan Konflik
Noer Fauzi
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis
53 halaman
    Seperti juga di Indonesia, di negara-negara tersebut institusi peradilan dan juga institusi-institusi negara lainnya telah menjadi bagian dari rejim otoriter. Terbukti, dalam banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan aksi yang dilakukan oleh kelompokkelompok dan individu pro demokrasi, institusi peradilan malah menghadirkan kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia baru –yang kemudian dikenal sebagai judicial violence- dengan memberikan hukuman-hukuman kepada mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas hanya merupakan exercise - penterjemahan dari- hak-hak asasi mereka. Aksi unjuk rasa secara damai oleh kalangan pro-demokrasi, penerbitan karya tulis ataupun pertunjukan seni oleh para seniman yang berkreasi dengan didasari oleh keyakinan kelompoknya ataupun dirinya dan kegiatan memperdagangkan buku-buku politik atau sastra “terlarang” adalah contoh dari exercise atau wujud operasional dari hak-hak asasi dari setiap orang. Ketika penguasa orde baru beranggapan, bahwa kegiatan-kegiatan tersebut iv HuMa merupakan tindakan yang mengganggu ketertiban umum ataupun penghinaan bahkan sampai dianggap mengancam keamanan negara, yang memprihatinkan institusi peradilan –yang semestinya independen-, malah berpendapat sama dengan penguasa dan menghukum warga yang mencoba menjalankan hak-hak asasinya.
    lihat selengkapnya
15. Spatial Planning in Coastal Region Facing the Impact of Climate Change
nternational Federation of Surveyors (FIG)
International Federation of Surveyors, November 2010
60 halaman
    This publication aim at satisfying the core objectives of the Working Group 8.4, bringing together technical issues and problem solving to aid land professionals both practitioners and academics. It also builds upon the key issues that were raised in the Costa Rica Declaration, which acknowledged the pressure being placed upon Coastal Zones, the urgent need for adaptation and the importance of sharing best practice among practitioners.
    lihat selengkapnya
16. Tata Ruang Berbasis Pada Kesesuaian Lahan
Ir. H. PARFI KHADIYANTO, MSL
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005
140 halaman
    Banyak orang menyatakan bahwa Semarang adalah kota yang indah, kota yang memiliki bentang lahan khusus, kota yang bisa dinikmati dari sisi selatan dengan perbukitan-nya, sehingga orang dapat mengamati kota Semarang bagian bawah seolah-olah sedang terbang di atasnya, atau mengamati dari sisi bawah (utara) dengan pemandangan kaki perbukitan yang memancarkan cahaya lampu di malam hari, seolah sedang berada di daerah pegunungan melihat indahnya kota bagian atas
    lihat selengkapnya
17. Transforming Cities with Transit Transit and Land Use Integration for Sustainable Urban Development
Hiroaki Suzuki, Robert Cervero, Kanako Iuchi,
International Bank for Reconstruction and Development / The World, 2013 Bank
233 halaman
    Sustainable !nancial models are vital to attaining hoped-for long-term visions of the city. At the macro level, cities that are compact and have a rich mix of land use—as a result of transit-oriented development (TOD)—are highly livable. They can increase their global competitiveness by attracting !rms, especially knowledge-based industries and outside investments, which are drawn to such environments. At the micro level, !nancial sustainability can take the form of “value capture” as a tool for generating revenue from TOD to recoup the costs of investment and !nance additional improvements of TOD precincts.
    lihat selengkapnya
18. Women and Land Rights LEGAL BARRIERS IMPEDE WOMEN’S ACCESS TO RESOURCES

2013
6 halaman
    A woman’s ability to own, inherit and control land and property is absolutely vital to her ability to access resources and participate in the economy. Yet many women do not have legal ownership rights to the land on which they live and work. This can increase women’s dependence on husbands and male, land-owning relatives and limit their access to credit and productive inputs.
    lihat selengkapnya
19. Naskah Final Buku Masyarakat Adat Cetak 30042014_Ag (Full)
Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
2013
144 halaman
    Sudah menjadi komitmen pemerintah untuk melindungi dan memajukan kehidupan masyarakat adat melalui berbagai program seperti penyediaan permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, pertanian, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Namun pemberdayaan masyarakat adat umumnya belum berkelanjutan dan dukungan lintas sektor hampir tidak ada
    lihat selengkapnya