MyPassion
BPN Buka-bukaan Soal Data Tanah yang Dikritik Hanafi Rais
12 April 2018 \\ konflik,reforma-agraria,rpjmn \\ 17

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), buka-bukaan mengenai data penguasaan tanah yang dikritik Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais yang menyebutkan 74% lahan di Indonesia dikuasai segelintir orang.

Hanafi juga menyoal program redistribusi aset yang dianggapnya tak berjalan baik lantaran dalam program reforma agraria, Presiden Jokowi dianggap terlalu fokus pada program bag-bagi sertifikat tanah.

Tak Mungkin 74% Lahan Dikuasai Segelintir Orang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan tak mungkin 74% lahan di Indonesia dikuasai segelintir orang.

Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Muhammad Ikhsan menjelaskan, dari total luas daratan Indonesia, 2/3-nya merupakan kawasan hutan yang dikuasai pemerintah.

"74% itu nggak (mungkin) karena 2/3 (luas daratan RI) saja kawasan hutan," kata Ikhsan.

Saat ini Indonesia memiliki total luas daratan mencapai 190.456.900 ha. Seluas 120.743.441,71 ha atau setara 63,5% (2/3-nya) merupakan kawasan hutan.

Sementara kawasan yang bisa dimanfaatkan atau yang disebut sebagai kawasan budidaya hanya seluas 69.683.448,29 ha atau 36,5%.

Menurut Ikhsan, fakta tersebut dengan sendirinya sudah membantah klaim bahwa 74% lahan RI dikuasai segelintir orang.

"Ya secara kelembagaan itu (data 74% lahan dikuasai segelintir orang) nggak (nggak mungkin)," tegas dia.

Bagi Bagi Sertifikat, Reformasi Agraria Palsu?
Waketum PAN Hanafi Rais menyebut kritik soal ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia yang disampaikan Amien Rais bergeser menjadi isu teknis. Padahal kritik itu disampaikan untuk mengembalikan semangat reforma agraria di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terus terang isu mengenai ketimpangan lahan ini menjadi agak bergeser dari substansi terkait dengan ketimpangan lahan di Indonesia menjadi isu yang sifatnya menjadi sangat teknis, soal metodologi, koleksi data, bahkan kemudian sangat politis. Mengaburkan substansi kritik sesungguhnya mengenai pesan atau semangat menegakkan reforma agraria di pemerintahan Jokowi," kata Hanafi dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Hanafi mengatakan PAN setuju dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang di dalamnya ada Nawacita Jokowi, salah satunya soal reforma agraria. Ada 2 hal dalam reforma agraria yang dimaksud, yaitu legalisasi aset dan redistribusi lahan.

"Bagian terpenting dari reforma agraria itu adalah redistribusi lahan. Nah, program ini dihadapkan pada sebuah fakta bahwa kenyataannya ada ketimpangan penguasaan lahan," ucap Hanafi.

Ia juga menyebut bagi-bagi sertifikat tanah oleh pemerintah adalah reforma agraria palsu. Hanafi menyatakan sertifikat tanah adalah hak masyarakat.

BPN Jelaskan Program Reforma Agraria Jokowi
Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Muhammad Ikhsan menjelaskan, program reforma agraria yang dijalankan pemerintah saat ini tak semata-mata hanya berbentuk bagi-bagi sertifikat tanah.

Ia menjelaskan, reformasi agraria yang dijalankan pemerintah adalah menertibkan tanah-tanah terlantar, baik tanah bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, yang sudah habis masa berlakunya atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Tanah tersebut dicabut izinnya kemudian didayagunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dan akan dibagikan ke masyarakat. Hal itu lah yang dinamakan redistribusi aset.

"Yang diterlantarkan tidak dimohon lagi perpanjangannya tidak diperbaharui makan ini akan kita buat dengan skema reforma agraria kita akan berikan pada masyarakat pada petani pengelola," kata dia dalam paparannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta (29/3/2018).

Ia memberi contoh, bila ada badan usaha yang mengantongi izin pemanfaatan lahan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.000 ha tanah namun hanya memanfaatkan 500 ha saja, maka HGU 500 ha lahan yang terlantar akan dicabut.

"500 ha yang tidak dimanfaatkan, itu kemudian kita data dan akan kita bagikan (ke masyarakat)," sebut dia.

Hanya saja, tanah tersebut tak bisa begitu saja dibagikan karena rawan menimbulkan sengketa. Untuk itu lah, tanah-tanah tadi perlu disertifikasi terlebih dahulu sebelum dibagikan ke masyarakat.

"Itu (sertifikat) untuk memberikan kekuatan hukum," tegas Ikhsan.

Realisasi Program Reforma Agraria Jokowi
Gencarnya kritik yang dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais yang menyoroti soal pembagian sertifikat tanah dalam program reforma agraria yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya pembagian kertas sertifikat saja.

Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Muhammad Ikhsan mengatakan, pihaknya sudah mengaplikasikan skema pembagian lahan yang tidak digunakan oleh pemilik lahan untuk dikelola oleh pemerintah untuk dikembalikan pada masyarakat.

Redistribusi lahan yang dimaksud adalah mengambil alih tanah yang dikuasai pengusaha besar lalu membagikannya ke masyarakat.

Bagaimana realisasinya?

"Realisasi redistribusi 262.189 bidang sampai dengan tahun 2017. Tergetnya di tahun 2018, akan ada 350.000 bidang yang di redistribusi. Kemudian di tahun 2019 target redistribusi akan menjadi 1,5 juta bidang, yang sumbernya sebagian besar berasal dari hasil inventarisasi dan verifikasi pengusahaan tanah dalam kawasan hutan," jelas Ikhsan.

Dalam realisasi target reforma agraria ada 9 juta hektar yang masuk dalam program reforma agraria di tahun 2019. Yang terdiri dari dua bagian yaitu 4,5 juta hektar untuk legalisasi tanah kemudian 4,5 juta hektar untuk redistribusi tanah.

"Legalisasi aset 4,5 juta hektar, meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertipikat yaitu seluas 600 ribu hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat, yaitu seluas 3,9 juta hektar. Redistribusi tanah 4,5 juta hektar, meliputi redistribusi tanah terhadap HGU habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya seluas 400.000 hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar," papar dia.

Tanah yang di-redistribusi tersebut dibagikan kepada masyarakat. Mereka akan mengelola tanah tersebut sehingga menjadi aset yang lebih produktif dan bermanfaat.

Dengan cara tersebut, diharapkan manfaat dari reforma agraria bisa lebih dirasakan masyarakat. (dna)

Artikel ini dikutip dari https://finance.detik.com/properti, Kamis | 29 Maret 2018 

Berikan komentar.