MyPassion
Indonesia Bentuk Bank Tanah
18 November 2016 \\ \\ 989

Proyek Strategis Nasional Perlu Jaminan

JAKARTA — Pemerintah berencana membentuk bank tanah dengan menarik kembali status hak guna usaha yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang hak. Pembentukan bank tanah itu dilakukan untuk menyediakan tanah bagi 225 proyek strategis nasional.

Bank tanah adalah praktik penguasaan tanah oleh negara untuk menyediakan tanah bagi proyek-proyek strategis. Dalam tahap awal, sumbernya berasal dari hak guna usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan oleh para pemegang hak.

"Semua proyek strategis nasional yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 sudah masuk ke dalam Rencana Tata Ruang Nasional yang kebetulan sedang dilihat kembali. Jadi, sudah ada dasar untuk pembangunan proyek strategis dalam hal tata ruang," ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang, Selasa (15/11), di Jakarta.

Bank tanah diperlukan untuk penyediaan tanah berbagai proyek infrastruktur yang kini jadi prioritas pemerintah. Dari hasil evaluasi pemerintah, ternyata ada banyak HGU yang tidak dimanfaatkan atau terbengkalai. Banyak juga HGU yang luasnya lebih besar ketimbang kemampuan pengelolaan pemilik hak.

Budi menilai, saat ini banyak HGU yang hanya digunakan untuk spekulasi. Di sisi lain, pemerintah yang sedang membutuhkan tanah untuk proyek strategis tidak dapat berbuat banyak.

"Sekarang sedang disusun mekanisme pencabutan HGU karena tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksudkan sesuai dengan permohonan dulu. Kami segera mengecek kapan setiap HGU berakhir dan kemampuan pemilik hak memanfaatkannya. Kalau pemilik hak tidak mampu memanfaatkan, HGU akan dicabut dan diambil alih negara," ujar Budi.

Upaya mencabut HGU yang tidak dimanfaatkan sebetulnya sudah dilakukan sejak lama. Namun, pemerintah selalu kalah di pengadilan. Untuk itu, kini juga disiapkan dukungan hukum untuk mekanisme penarikan HGU.

Budi menambahkan, dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tercantum 225 proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Rencana Tata Ruang Nasional perlu ditindaklanjuti dengan membuat prioritas pembangunan setiap tahun, misalnya pembangunan pembangkit listrik. Dengan demikian, perencanaan proyek dapat segera disesuaikan dengan lokasi yang tersedia.

Klausul baru

Mengikuti hal itu, lanjut Budi, pihaknya akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam aturan itu, izin lokasi dan izin pemanfaatan didasarkan pada peraturan daerah mengenai rencana tata ruang.

Adapun klausul baru yang akan dimasukkan pada Rencana Tata Ruang Nasional adalah proyek-proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, persoalan ketersediaan tanah menjadi krusial dalam pembangunan. "Sebetulnya saya belum bisa mengatakan banyak hal reforma agraria karena ini, kan, masih disusun. Tentu akan dilihat kebutuhan tanah itu, seperti untuk perumahan, aktivitasnya, dan untuk infrastruktur. Ini sedang disiapkan pemerintah," kata Wahyu.

Dari sisi pendanaan, menurut Wahyu, pemerintah telah menyiapkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di bawah Kementerian Keuangan. Untuk bank tanah, kini sedang disiapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Konsep bank tanah tersebut kemungkinan akan dituangkan ke dalam peraturan presiden atau peraturan pemerintah karena akan memerlukan anggaran. Salah satu tujuan bank tanah adalah menyediakan lahan untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami berharap tanah yang dibeli bank tanah ini berada di daerah perkotaan. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ongkos transportasi akan makin besar kalau rumah jauh dari perkotaan," kata Wahyu. (NAD)

Berita ini disadur dari harian Kompas, Rabu (16 November 2016)

Berikan komentar.