MyPassion
Lelang Dini Pacu Ekonomi 2016
27 November 2015 \\ \\ 988

Kondisi Infrastruktur Menjadi Tantangan Industri Pariwisata

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah memulai proses lelang atas proyek tahun 2016 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 2016. Perubahan nomenklatur sebagai kendala utama realisasi proyek 2015, sudah nihil.

"Untuk memperbaiki serapan anggaran belanja kita, kami sudah melakukan pelelangan sejak September terhadap program- program yang sudah pasti dilakukan pada 2016 dan juga terhadap program-program yang telah disetujui DPR," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada sesi pertama acara Kompas100 CEO Forum, di Jakarta, Kamis (26/11).

Dalam acara yang dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil itu, hadir antara lain Wakil Direktur Utama PT BNI (Persero) Suprajarto dan CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama. Presiden Joko Widodo hadir di akhir acara dan memberikan pengarahan.

Selain Basuki, tampil sebagai pembicara dalam sesi itu Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Perindustrian Saleh Husin dengan moderator acara Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono.

Menurut Basuki, dengan langkah lelang awal, diharapkan penyerapan anggaran Kementerian PUPR sudah bisa mulai sejak Januari 2016. Bahkan, ia menargetkan serapan bisa 6-10 persen dari pagu total sehingga penyerapan anggaran merata sepanjang 2016.

Pada tahun-tahun sebelumnya, penyerapan anggaran di Kementerian PUPR sebagaimana juga terjadi di berbagai kementerian dan lembaga negara selalu menumpuk di triwulan IV. Dampaknya, kualitas pertumbuhan ekonomi tidak optimal.

Pada tahun 2015, penyerapan anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR baru mulai terjadi sejak Juni karena menunggu perubahan nomenklatur tuntas.

"Kami sadar, pembangunan infrastruktur langsung menyumbang pertumbuhan ekonomi dari aspek investasi. Kami harus memperbaiki kualitas penyerapan sejak Januari. Dengan strategi ini, mudah-mudahan perbaikan penyerapan anggaran bisa kami lakukan sehingga bisa mendorong pemantapan ekonomi 2016," kata Basuki.

Dalam pembangunan infrastruktur, lanjut Basuki, Kementerian PUPR lebih meningkatkan pemanfaatan produk industri dalam negeri. Hal itu dengan memesan 500 ekskavator dari PT Pindad, misalnya. Saat ini sedang tahap produksi. Selain itu, untuk kebutuhan pembangunan jembatan, Kementerian PUPR juga sudah memesan baja dari PT Krakatau Steel dan perusahaan produsen baja lain.

Basuki menambahkan, penyerapan anggaran sampai 25 November 2015 sudah mencapai Rp 75,39 triliun atau 63,13 persen dari pagu total senilai Rp 119,42 triliun. Ia memperkirakan, serapan sampai akhir tahun mencapai Rp 111,56 triliun atau 93,42 persen.

Arief Yahya menuturkan, infrastruktur menjadi salah satu persoalan dalam mendorong industri pariwisata Indonesia. Padahal, pariwisata akan didorong untuk menjadi penyumbang utama devisa negara pada 2019 menggeser migas dan batubara.

Berdasarkan Indeks Daya Saing Pariwisata, hasil laporan World Economic Forum (WEF), indeks daya saing pariwisata Indonesia di peringkat ke-50 dari 141 negara. Infrastruktur sebagai salah satu kriteria pemeringkatan berada di peringkat ke-101. Ini jauh di bawah peringkat Malaysia dan Thailand yang di posisi ke-68 dan ke-21. Indonesia juga di bawah peringkat Filipina (ke-82).

Padahal, potensi pariwisata Indonesia dikenal tinggi. Dalam hal kriteria sumber daya alam, Indonesia berada di peringkat ke-19. Dalam hal budaya, di peringkat ke-25. Untuk kedua kriteria itu, Malaysia di peringkat ke-26 dan ke-27.

Target devisa

Terkait kebijakan pembebasan visa kunjungan wisatawan dari banyak negara, Arief mengakui, akan menghilangkan pemasukan sekitar 35 dollar AS per visa. Namun, pemerintah yakin bahwa dengan pembebasan visa masuk untuk kunjungan wisata, jumlah wisatawan dan devisa yang masuk akan meningkat signifikan.

"Rata-rata pengeluaran wisatawan asing mencapai 1.200 dollar AS saat berkunjung ke Indonesia. Dengan diberlakukannya bebas visa untuk banyak negara, akan makin banyak wisatawan masuk dan nilai belanja mereka akan signifikan mendorong perekonomian domestik," kata Arief.

Pemerintah menargetkan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia hingga akhir tahun ini mencapai 10 juta orang dengan sumbangan devisa 10 miliar dollar AS. Pada 2019, jumlah wisatawan asing yang masuk ditargetkan mencapai 20 juta orang dengan sumbangan devisa sedikitnya 20 miliar dollar AS.

Untuk mencapai target itu, pemerintah tidak hanya membebaskan visa masuk dari sebagian negara. Namun, pemerintah juga memberi prioritas pada 10 tujuan wisata utama di Indonesia. "Kami juga intensif mempromosikan dan mengiklankan potensi wisata Indonesia di sebagian besar negara," kata Arief. (LAS/AHA)

Berita ini diterbitkan oleh Harian Kompas, 27 November 2015

Berikan komentar.