MyPassion
Penataan Kawasan Hutan Demi Kemakmuran Bangsa
31 Oktober 2016 \\ \\ 268

Jakarta - Reforma agraria diharapkan akan memberikan kemakmuran kepada bangsa ini karena tanah yang sangat berharga dan sangat terbatas harus dimanfaatkan secara benar. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil pada Seminar Nasional Perwujudan Reforma Agraria yang Menyejahterakan dan Penataan Ruang yang Ramah Investasi, di Aula Prona Lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (25/10).

Seminar ini merupakan rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2016, yang dihadiri akademisi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), DPRD, LSM, pegawai lembaga pemerintah terkait serta pegawai Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan skema penguasaan dan pemilikan tanah, dari keseluruhan luas wilayah daratan di Indonesia, 70 persennya merupakan kawasan hutan yang dikuasai negara. Sementara sisa 30 persen lainnya dikuasai oleh badan hukum privat, perorangan, buruh tani dan petani gurem. "Ini barangkali merupakan akar permasalahan, 70 persen wilayah daratan adalah kawasan hutan," jelas Sofyan.

Karena 70 persen daratan yang sudah diklaim sebagai kawasan hutan, maka penataannya harus diformulasikan secara tepat. Menurut Sofyan banyak aparat yang tersandung masalah hukum karena berurusan dengan kawasan hutan. Sementara itu Pemerintah sedang gencar menjalankan program Reforma Agraria yang salah satunya terkait penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang telah berlangsung lama dan masif oleh masyarakat.

Sofyan berpendapat bahwa penegasan fungsi hutan lebih penting dibanding penetapan kawasan hutan. "Berapa persen hutan yang kita butuhkan, paling penting adalah fungsinya, fungsi hidrologi, fungsi penyelamatan air dan fungsi lainnya" ujarnya. Tata ruang, lanjut Sofyan, menjadi penting, sehingga tidak ada kompromi terhadap perubahan fungsi hutan, tujuan hutan tercapai dan tujuan kemakmuran juga tercapai.

Sebagai salah satu Program Strategis Kementerian ATR/BPN, reforma agraria memiliki target distribusi 9 juta hektar yang terbagi menjadi dua skema besar yaitu legalisasi aset (4,5 juta hektar) dan redistribusi tanah (4,5 juta hektar). Pelepasan kawasan hutan sebesar 4,1 juta hektar menjadi salah satu penyumbang kegiatan redistribusi tanah selain dari HGU yang habis dan tanah terlantar.

Terhadap permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat, alternatif solusi yang dapat dijalankan adalah adanya kebijakan pelepasan kawasan hutan sebesar 4,1 juta hektar secara kolektif. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden yang dilengkapi dengan kepastian letak, luas dan jenis penggunaan tanah.

Sofyan menambahkan bahwa terdapat empat permasalahan utama terkait agraria dan tata ruang di Indonesia, yakni ketidakpastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, ketimpangan penguasaan tanah, sengketa dan konlflik pertanahan yang berkepanjangan serta konflik tata ruang yang menghambat pembangunan.

Integrasi tata ruang dan pertanahan mempunyai fungsi kontrol terhadap hak kepemilikan tanah (perseorangan maupun badan usaha dengan hak pemanfaatannya), sehingga tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan atas tanah. "Bersatunya tata ruang dengan BPN merupakan rumah yang paling tepat bagi tata ruang, pendekatan yang paling tepat, secara struktur paling bagus," kata dia.

Tata Ruang Harus Menjadi Panglima

Pada kesempatan terpisah, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan bahwa tata ruang harus menjadi panglima yang menjadi salah satu faktor arah pembangunan. Hal tersebut disampaikan pada kuliah umum Kebijakan Berbasis Spasial Untuk Menjawab Tantangan Pembangunan di Auditorium Andi Hakim Nasution Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Bogor, Senin (24/10).

Tata ruang harus betul-betul menjadi panduan dalam proses pembangunan karena memiliki dampak luar biasa jika tidak dipatuhi. "Jika tata ruang belum menjadi faktor yang menentukan ke arah mana kita akan membangun maka kekhawatirannya adalah pembangunan itu di satu pihak kita membangun di pihak lain dampak negatifnya luar biasa," kata Sofyan.

Permasalahan spasial menjadi salah satu isu yang kurang disorot dalam pembuatan kebijakan publik. Koordinasi dan komunikasi antar lembaga merupakan serta pemahaman karakteristik wilayah menjadi sorotan. Spatial Maps Policy yang terintegrasi dapat membantu salah satunya untuk meningkatkan awareness terhadap tata ruang bagi pembuat kebijakan dan keputusan. "Spatial Map Policy menjadi sangat penting sehingga kita bisa merencanakan segala sesuatu secara terintegrasi," tambahnya.

Masih dalam rangkaian peringatan Hantaru 2016, kuliah umum ini diselenggarakan atas kerja sama Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB.

Berita ini disadur dari situs www.bpn.go.id pada 26 Oktober 2016

Berikan komentar.