MyPassion
Bappenas Masih Merangkum Data
06 Oktober 2016 \\ \\ 327

Koalisi Meminta Transparansi Kajian NCICD

JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hingga saat ini masih memproses dan merangkum data kajian dari berbagai institusi terkait dengan proyek reklamasi yang terintegrasi dengan Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional.

Seperti diberitakan sebelumnya, kajian itu diselesaikan akhir Oktober ini untuk kemudian diserahkan kepada presiden. Kajian itu menyangkut aspek lingkungan, hukum, dan sosial-ekonomi dari proyek raksasa itu.

Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Donny Adzan, seusai rapat koordinasi Pembangunan Tanggul A NCICD dan Reklamasi Teluk Jakarta di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim) di Jakarta, Rabu (5/10), mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsolidasi dan diskusi kelompok terarah dengan berbagai institusi.

Menurut dia, kajian ini juga memakai data dari komite gabungan kajian reklamasi Teluk Jakarta yang dibentuk saat Menko Maritim masih dijabat Rizal Ramli.

Kajian itu untuk memastikan reklamasi dan Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (NCICD) aman dalam aspek lingkungan, hukum, dan sosial-ekonomi. Kajian juga diperlukan untuk memberikan kepastian bagi para pengembang pulau reklamasi.

"Kajian ini untuk mengintegrasikan NCICD sebagai strategi (penanggulangan) kebencanaan dan reklamasi. Reklamasi juga diharapkan memberikan manfaat bagi warga Jakarta," ujarnya.

Menurut dia, kajian reklamasi dan NCICD melibatkan seluruh institusi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, dan Kemenko Kemaritiman.

Pembangunan tanggul fase A NCICD sendiri saat ini sudah mulai dikerjakan di bawah kendali Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR. Panjang tanggul fase A ini akan mencapai 120 kilometer, membentang di tiga wilayah, yakni Tangerang, Jakarta, dan Bekasi.

Kepala BBWSCC Teuku Iskandar mengatakan, pelaksanaan pembangunan tanggul fase A dibagi kepada pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan para pengembang pulau reklamasi. Namun, pembagian itu masih sebatas pembicaraan lisan. Belum ada perjanjian hitam di atas putih antara pemerintah dan pengembang.

Terkait hal itu, Bappenas berpendapat, ke depan payung hukum pembagian pembangunan tanggul fase A akan dibicarakan dengan Pemprov DKI. Pemprov diminta mengidentifikasi rencana pembuatan tanggul fase A.

Menurut Donny, pengembang berkewajiban membangun tanggul sebagai pengaman wilayah mereka. Ia menambahkan, tiga pengembang pulau reklamasi, yakni PT Kapuk Naga Indah (KNI), PT Muara Wisesa Samudra (MWS), dan PT Intiland, sudah membuat rencana pembangunan tanggul fase A.

Dari sisi pengembang, Kresna Wasedanto, penasihat hukum Agung Sedayu Group, induk perusahaan PT KNI, mendesak pemerintah segera memberikan kepastian hukum soal kelanjutan proyek reklamasi. "Kami meminta pemerintah segera memberikan kepastian kelanjutan proyek reklamasi. Dengan sanksi yang dijatuhkan kepada kami ini, tidak ada kepastian investasi. Kalau ditotal, kami juga rugi hampir Rp 1 triliun," ujar Kresna.

Lebih terbuka

Ditemui secara terpisah, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) meminta Kemenko Maritim lebih terbuka soal rencana dan kajian NCICD. "Dulu, kan, reklamasi sendiri, NCICD sendiri, sekarang disatukan. Tetapi, belum ada kajian yang jelas seperti apa. Kami ingin seluruh kajian lingkungan, sosial, ekonomi, teknis, dan hukum dibuka ke publik," ujar Tigor Hutapea dari LBH Jakarta, salah satu anggota KSTJ.

Rabu pagi, KSTJ mengajukan sengketa informasi terkait reklamasi ini kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Menurut mereka, hingga batas waktu yang ditetapkan, Kemenko Maritim tak memberikan informasi kajian komite gabungan reklamasi Teluk Jakarta.

Menurut Tigor, sejak pembentukan tim pada 18 April 2016, hasil kajian komite gabungan itu tak bisa diakses hingga kini. Koalisi berharap, proses pembangunan yang berdampak masif, terutama kepada nelayan, dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel. (DEA/ICH)

Berita ini disadur dari Harian Kompas yang terbit pada kamis, 6 Oktober 2016

Berikan komentar.