MyPassion
Perencanaan Kota - Penggunaan Data Terintegrasi Belum Jadi Acuan
31 Agustus 2016 \\ \\ 659

JAKARTA — Penggunaan data dan informasi geospasial yang terintegrasi dengan data dasar lain seharusnya menjadi acuan dalam perencanaan kota. Dengan laju urbanisasi yang tinggi, penggunaan data yang detail akan menjadi pengarah kebijakan.

Akan tetapi, hal ini belum menjadi acuan dalam penataan kota-kota di Indonesia sehingga membuat perencanaan sering tak efektif dan efisien.

Demikian terungkap dalam diskusi City Planning Labs Urban Data Forum di Jakarta, Selasa (30/8). Forum yang diinisiasi oleh Bank Dunia ini menghadirkan sejumlah pembicara, baik pemangku kepentingan nasional, regional, maupun beberapa pakar dari luar negeri.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Arifin Rudiyanto menyampaikan, data yang lengkap adalah hal utama dalam perencanaan kota. Apalagi, laju urbanisasi yang tinggi telah memberi dampak yang begitu banyak, terutama terhadap daya dukung lingkungan.

”Sekarang sedang diupayakan agar data lintas sektor bisa digunakan untuk perencanaan kota. Masalahnya, upaya saling berbagi data itu masih menemui kendala karena data yang dikirim dari sejumlah instansi belum utuh,” ucap Arifin.

Berdasarkan analisis Bank Dunia, selain kurangnya inisiatif membagi data, ada sejumlah hal lain yang menjadi tantangan perencanaan kota berbasis data geospasial terintegrasi. Hal itu antara lain data berbeda yang dihasilkan setiap lembaga, koordinasi antarsektor, atau adanya kesenjangan di wilayah.

Ketua City Planning Labs Bank Dunia Gayatri Singh mengatakan, dalam perencanaan kota yang berdasarkan data terintegrasi, kesenjangan dan tantangan itu harus segera dihilangkan. ”Sumber daya yang ahli dalam geospatial information system (GIS) itu penting. Masalahnya, sering kali saat orang itu pindah, susah mencari penggantinya,” ujarnya.

Dari data Bappenas, laju urbanisasi di kota-kota besar di Indonesia mencapai 2,5 persen dalam setahun. Pada 2012, jumlah penduduk di kota besar lebih dari 52 persen. Diperkirakan angka ini melonjak menjadi 62,5 persen pada 2025 dan 82,5 persen pada 2045.

Terus bermunculan

Di wilayah Jabodetabek, misalnya, pertumbuhan kota-kota baru terus bermunculan. Terhitung ada 27 lokasi pengembangan wilayah baru yang perencanaannya kecil kemungkinan memperhitungkan semua aspek.

Tanpa perencanaan matang berbasis data lengkap, pengembangan wilayah-wilayah baru ini hanya akan menimbulkan masalah yang menambah beban kota. Permasalahan itu antara lain transportasi, air bersih, banjir dan manajemen bencana, perumahan, dan masalah pengolahan sampah.

Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Khafid menyampaikan, informasi dan data geospasial tak hanya melihat topografi atau hidrografi wilayah semata, tetapi juga mencakup akses transportasi dan utilitas. Selain itu juga bisa memetakan bangunan, batas wilayah, dan daya dukung lingkungan lain.

”Tidak hanya untuk perencanaan skala besar, tetapi untuk membangun satu sekolah pun bisa memakai data ini. Atau juga dalam pembangunan halte, mengukurnya dari berapa jarak ideal dari perumahan, mudah dijangkau, dan sebagainya,” kata Khafid.

Belum merekam data

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Seksi Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Jaka Susanta, Selasa, mengatakan, berdasarkan data yang ada, 58.854 warga Depok belum melakukan perekaman data KTP elektronik. ”Kami tidak mengetahui penyebab atau kendalanya seperti apa. Karena itu, melalui pembatasan waktu ini, diharapkan semuanya bisa segera mengurus sebelum batas akhir 30 September 2016,” kata Jaka.

Jaka mengungkapkan, saat ini Pemkot Depok telah memberikan kemudahan dengan perekaman data yang dapat dilakukan hinggatingkat kelurahan. Ada 63 kelurahan di Depok yang dapat didatangi untuk merekam data. Warga tidak perlu pergi hingga ke kecamatan atau dinas kependudukan dan catatan sipil.

”Jadi, sebenarnya sudah sangat mudah. Pengambilan KTP juga bisa dilakukan di kelurahan,” ujar Jaka. (JAL/UTI)

Artikel ini disadur dari Harian Kompas, Rabu, 31 Agustus 2016

Berikan komentar.