MyPassion
Inpres Penguatan Bappenas Disiapkan
14 April 2016 \\ \\ 811

JAKARTA — Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden untuk menguatkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyusunan program dan kebutuhan anggarannya. Pemerintah ingin menegaskan kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menyinergikan perencanaan dan penganggaran program kerja non-operasional kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

Demikian hasil Rapat Terbatas tentang Rancangan Inpres tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (13/4). Presiden Jokowi menginginkan antar-kementerian serta lembaga negara di pusat dan pemerintah daerah dapat memusatkan realisasi program prioritas agar lebih cepat terwujud, misalnya infrastruktur.

Presiden Joko Widodo menegaskan, sinergi anggaran dan sinkronisasi program prioritas merupakan kata kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan efektif. Presiden tidak ingin lagi perencanaan dan penganggaran tidak sinkron sehingga dampak pembangunan tidak sesuai harapan.

"Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Sekarang bukan eranya uang mengikuti fungsi, tetapi ini saatnya uang mengikuti program. Perencanaan program pembangunan harus betul-betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi, antarsektor, serta antara pusat dan daerah," ujar Presiden Jokowi dalam rapat.

Presiden tidak ingin ada ego sektoral antar-kementerian dan lembaga negara. Beberapa kali saat berbicara di forum-forum resmi, Presiden mengingatkan agar aparat negara yang tidak mendapat anggaran non-operasional di kementerian tidak perlu gusar. Mereka tetap dapat menjalankan peran melakukan pelayanan publik di tempat tugasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan, penguatan peran ini dilakukan untuk mengoptimalkan program pembangunan. Selama ini, kata Sofyan, banyak program pembangunan yang tidak dapat berjalan maksimal karena perencanaan dan penganggaran terlalu sektoral.

"Misalnya, waduk dibangun, tetapi jaringan irigasinya tidak jadi. Pelabuhan dibangun, tetapi aksesnya tidak ada atau jaringan listrik tidak tersambung. Hal-hal seperti ini yang akan kami hindari nanti," kata Sofyan.

Selama ini, perencanaan program pembangunan diserahkan kepada kementerian dan lembaga, sementara penganggaran dilakukan Kementerian Keuangan.

Inpres tersebut, kata Sofyan, memberikan Bappenas kewenangan untuk menyinergikan anggaran non-operasional lintas kementerian dan lembaga negara, misalnya dana alokasi khusus, subsidi, dan dana desa.

Konsekuensi dari penguatan peran Bappenas, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Keuangan Negara.

Adapun peran Bappenas sesuai ketentuan baru itu dapat dijalankan efektif untuk program anggaran dan pembangunan tahun 2017. (NDY)

Artikel ini dimuat di Harian Kompas, kamis 14 April 2016

Berikan komentar.