MyPassion
Sampah Jakarta yang Tak Kunjung Terselesaikan
16 November 2015 \\ \\ 1060

Harian Kompas pada Kamis, 5 November 2015, menurunkan berita utama berjudul ”Krisis Sampah Berulang: Solusi Cepat dan Komprehensif di DKI Jakarta Sangat Diperlukan”. Dikatakan ”berulang” karena persoalan sampah Jakarta, khususnya yang berhubungan dengan Pemkot Bekasi, sepertinya tak pernah terselesaikan secara baik.

Krisis yang sama besar skalanya terjadi 14 tahun lalu di Jakarta. Saat itu, 10 Desember 2001, Jakarta tak diizinkan lagi membuang sampah di TPA Bantargebang (Kompas, 10/12/2001) sehingga sampah mengepung Jakarta (Kompas, 13/12/2001). DPR mencoba membujuk Kota Bekasi membuka TPA Bantargebang setelah Gubernur Jakarta (Sutiyoso) tak mempan meluluhkan Pemda Bekasi (Kompas, 14/12/2001).

Krisis sampah itu diwarnai pula dengan kerusuhan yang dilakukan masyarakat sekitar TPA dengan merusak 12 truk sampah DKI dan membakar dua truk sampah (Kompas, 11/12/2001). Akhirnya, TPA Bekasi dibuka lagi mulai 15 Desember 2001.

Inti masalahnya adalah bahwa penanganan sampah Jakarta sangat bergantung pada keberadaan TPA Bantargebang. Apabila fasilitas ini gagal beroperasi, entah karena ditutup secara sepihak oleh yang mempunyai daerah, entah karena sebab lain, seperti terjadinya gangguan teknis sehingga harus dihentikan, maka gagal pula kota tersebut melaksanakan tugas fungsinya mengelola sampah.

Akibatnya, sampah tidak terangkut dan menumpuk di tempat-tempat penampungan sementara di kota. Jika persoalan ini terjadi di kota kecil, mungkin tidak akan menjadi berita. Masalahnya ini terjadi di Jakarta, pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dari informasi di media massa, Jakarta sudah melakukan penjajakan dengan kota/kabupaten untuk membawa sampahnya ke TPA yang ada di daerah tersebut, tetapi selalu tidak terlaksana. TPA Bantargebang di Kota Bekasi sampai saat ini menjadi andalan satu-satunya bagi Jakarta.

Dari berita di media, Jakarta menghasilkan sampah sekitar 6.000 ton atau 24.000 meter kubik per hari. Angka itu tidak pernah bergeser sejak 15 tahun lalu karena tidak pernah ada data akurat. Sejak awal 1990-an, Jakarta mengandalkan penanganan sampahnya ke TPA Bantargebang.

Pendekatan 3R

Sampah sebanyak itu tidak akan mungkin lagi diselesaikan dengan 3R (reuse, reduce, recycle) atau pendekatan reduksi sampah di sumber yang berbasiskan partisipasi masyarakat. Sampah terus dihasilkan setiap hari, sementara pendekatan 3R membutuhkan partisipasi penuh dari penghasil sampah. Di samping itu, belum ada kota-kota besar di negara lain yang mampu mengandalkan pengelolaan sebagian besar sampahnya dengan pendekatan ini.

Contoh terdekat dari negara kita adalah Singapura yang sangat aktif melakukan pendekatan daur ulang untuk semua sampah padatnya (termasuk sampah kotanya). Saat ini penduduk Singapura 5,47 juta jiwa, lebih kecil dari Jakarta. Pada 2012, Singapura menghasilkan seluruh limbah padat (termasuk sampah kota) seberat 18.899 ton per hari. Sekitar 7.000 ton diolah dengan teknologi insinerator yang canggih, yang juga menghasilkan panas untuk menggerakkan turbin listrik.

Semua sampah kota yang bisa dibakar diangkut ke lima insinerator (dikenal sebagai teknologi waste-to-energy) yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 7.900 ton per hari. Bagian sampah yang tidak dapat dibakar, seperti besi, dipisahkan dan ditangani dengan cara daur ulang. Dari pembakaran ini dihasilkan residu sebesar 1.750 ton abu, yang semuanya dibawa ke pulau landfill yang menggabungkan dua pulau menjadi sebuah TPAseluas 350 hektar dan mulai beroperasi pada 1999.

Pada 2010, biaya operasi dan pemeliharaan, termasuk pengembalian modal investasi, sekitar Rp 500.000 per ton sampah diolah (kurs tahun 2009). Bandingkan dengan Jakarta yang membayar sekitar Rp 120.000 per ton sampah yang masuk ke TPA Bantargebang dengan teknologi yang belum tepat bila disebut sanitary landfill.

Penjualan listrik dari fasilitas insinerator di Singapura ini hanya mampu mengurangi biaya sebesar 30 persen. Untuk sampah Jakarta, nilai tersebut akan lebih kecil karena komponen sampah yang tinggi keterbakarannya (kertas dan plastik) lebih sedikit dibandingkan dengan Singapura. Lagi pula truk pengangkutnya memang dirancang untuk mengangkut sampah sehingga sampah lebih mudah terbakar karena tidak terkena air hujan.

Pada 1997, dengan bantuan JICA (Jepang), Jakarta sebetulnya sudah mempunyai kajian outline plan untuk penanganan sampahnya dengan prinsip tidak menggantungkan hanya pada keberadaan sebuah TPA.

Kajian ini diperbarui pada 2005, melalui dana Bank Dunia, yang intinya membagi kota Jakarta menjadi empat daerah pelayanan intermediate treatment facility (ITF), yang akan mengolah sampah Jakarta melalui teknologi pengomposan, insinerasi, dan teknologi skala kota lainnya. Teknologi itu sudah terbukti dan sudah tersedia di pasar.

Rencana Strategi Kota Jakarta 2005-2015 jelas mencantumkan hal ini. ITF Jakarta Barat (akan) dibangun pada 2007, ITF Jakarta Utara (akan) dibangun pada 2008, ITF Jakarta Timur (akan) dibangun pada 2010, dan ITF Jakarta Selatan (akan) dibangun pada 2011.

Strategi tak terlaksana

Andai saja strategi ini berjalan mulus, menurut rencana, pada 2007, sekitar 23 persen (berat) sampah Jakarta diolah di Jakarta dan mengirim sampahnya ke TPA Bantargebang sebesar 53 persen. Pada 2015, menurut rencana, sekitar 76 persen sampah diolah di fasilitas ITF itu dan tak ada lagi sampah yang dikirim ke Bantargebang. Entah mengapa sampai saat ini rencana strategi ini belum satu pun terlaksana.

Saat ini, di daerah Nambo, Gunung Putri, Bogor, di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedang dimulai tahap awal pengembangan teknologi pengolah sampah antara, yaitu refuse derived fuel, yang lebih sederhana dari teknologi insinerator. Ia berperan hanya mengeringkan sampah agar mudah dibakar.

Rencana daerah layanannya adalah Kota/Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Siapa tahu Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas ini jika belum membangun sendiri fasilitas ITF-nya. Di daerah ini terdapat dua pabrik semen yang siap menerima produk yang dihasilkan sehingga menjadi energi alternatif dan tambahan bagi kebutuhan energi di pabrik itu. Apabila tidak ada pabrik semen yang akan menyerapnya, belum tentu produk semacam ini cocok dikembangkan.

Walaupun sudah sangat terlambat, sudah waktunya Jakarta merealisasikan alternatif teknologi itu.

Biaya penanganan sampah yang baik memang tak murah. Tak ada kota di dunia ini yang mampu mengolah sampah tanpa biaya dan hanya menggantungkan pada penjualan produk samping, seperti gas bio atau panas dari pembakaran sampah yang bisa diubah menjadi energi listrik. Teknologi pengolahan sampah sejenis ini dengan kapasitas skala kota yang efektif, andal, sekaligus tak mencemari lingkungan belum mampu dibuat di Indonesia.

Enri Damanhuri, Dosen Teknik Lingkungan FTSL ITB; Pengamat Sampah

Sumber: Harian Kompas | 12 November 2015

Berikan komentar.