MyPassion
Lapor dan Awasi Kerja Aparat dengan Satu "Klik"
20 April 2015 \\ \\ 1375

Selasa (14/4) lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, 300 petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta mematikan telepon. Mereka tak terdeteksi dalam sistem smartcity.jakarta.go.id. "Saya lihat di smartcity, ada 300 petugas off (tak terpantau), kurang ajar itu. Saya, kan, lihat Android," ujarnya.

Sistem smartcity menuntut aparatur, seperti petugas Dinas Perhubungan dan Kebersihan, mengaktifkan perangkat global positioning system (GPS) di telepon seluler masing-masing. Dengan demikian, keberadaan mereka terdeteksi di portal smartcity.jakarta.go.id sehingga memudahkan distribusi tugas.

Mereka yang berada dekat dengan sumber masalah, seperti tumpukan sampah atau kemacetan, akan ditugaskan untuk segera menyelesaikannya.

Kabar matinya GPS 300 petugas yang diungkap Basuki bisa jadi hal baru bagi warga dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, itulah kenyataan yang menandai era baru ibu kota Jakarta ini. Segenap persoalan diselesaikan dengan pendekatan baru, termasuk dengan teknologi informasi.

Selain petugas teknis di lapangan, Pemprov DKI juga memetakan posisi dan pergerakan alat berat yang dikelola Dinas Kebersihan DKI Jakarta dengan perangkat GPS. Tujuannya sama, yakni mempercepat penanganan masalah.

Semakin lengkap

Sejak diluncurkan Desember 2014, sistem smartcity memang belum sempurna. Namun, satu per satu data dan menu baru terus ditambahkan. Kini, informasi dasar di portal itu makin lengkap, mulai dari lokasi dan peta infrastruktur pengairan, seperti rumah pompa, pintu air, dan data muka air; persebaran tempat pembuangan sementara (TPS) sampah; hingga lokasi sarana umum, seperti sekolah, rumah sakit, klinik, dan kantor polisi. Selain itu, warga juga bisa mengakses informasi lebih detail tentang moda transportasi umum transjakarta.

Pada portal itu, warga bisa melacak posisi dan pergerakan bus berikut kecepatannnya, lokasi halte, serta memantau situasi lalu lintas di Jakarta, lengkap dengan pantauan kamera CCTV yang terhubung secara daring.

Smartcity menjadi "gudang info" yang kian komplet dengan makin banyaknya pengunduh aplikasi Qlue dan pengguna Waze serta Twitter yang berbagi informasi. Informasi yang bisa disampaikan masyarakat melalui Qlue, antara lain, tentang kemacetan lalu lintas, pelanggaran aturan, kebakaran, kondisi sanitasi, dan bencana alam.

Laporan umumnya memuat foto situasi, nama pelapor, deskripsi, serta status penyelesaian masalah. Terhadap laporan itu, sistem akan menandai laporan yang belum ataupun yang sudah diselesaikan aparat dengan kode warna tertentu.

Khusus untuk keperluan distribusi tugas dan pengawasan aparat, Pemprov DKI mewajibkan PNS memasang aplikasi CROP (Cepat Respons Opini Publik). Hingga Sabtu (18/4), aplikasi besutan TetralogiQ itu diunduh lebih dari 1.000 kali.

Belakangan, sistem itu juga memuat informasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta data kepadatan penduduk. Peta RTRW yang mengacu pada peraturan daerah tentang RTRW dinilai penting sebagai acuan pembangunan wilayah. Dengan satu "klik", warga bisa memperbesar peta untuk mengetahui lebih detail peruntukan lahan, apakah untuk perniagaan, perkantoran, dan jasa; permukiman; pemerintahan; atau ruang terbuka hijau.

Sistem masih terus dibangun dan dilengkapi dengan kebutuhan lain. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI berencana meresmikan ruang kontrol smartcity di kompleks Pemprov DKI di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dengan peresmian ruang kendali itu, operasi sistem smartcity diharapkan lebih lancar. (Mukhamad Kurniawan)

Sumber: Kompas | 20 April 2015

Berikan komentar.