MyPassion
Musrenbang Amankan Aspirasi Warga
02 April 2015 \\ \\ 1019

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (1/4), mengatakan, musyawarah rencana pembangunan elektronik dapat mengamankan aspirasi masyarakat di tingkat bawah sehingga tetap aman pada proses berikutnya.

"Selama ini, masyarakat yang menyusun program di tingkat kelurahan tidak tahu siapa yang ngetik program baru (yang tidak diketahui awalnya). Dengan E-musrenbang (musyawarah rencana pembangunan elektronik), bisa diketahui siapa yang mengganti/menambah/mengubah," kata Basuki, Rabu (1/4), sebelum mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pengawasan hasil musrenbang, kata Basuki, akan dapat dipantau publik didukung sistem elektronik memadai. Masyarakat akan mengetahui alasan penundaan program karena dana terbatas atau karena sebab lain.

Model E-musrenbang ini dibuat untuk mengubah pola penyusunan program pembangunan. Penganggaran akan dialokasikan sesuai kebutuhan sebenarnya. Alokasi tersebut belum tentu sama dengan wilayah lain dengan program kegiatan serupa.

E-musrenbang bisa memantau birokrat yang bekerja tidak sesuai aturan. "Kalau ternyata kinerja pejabat tidak benar, kita stafkan saja," kata Basuki.

Tak perlu payung hukum

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto mengatakan, penerapan E-musrenbang tidak perlu payung hukum tambahan. Pemerintah dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tantangan bagi pemerintah adalah menyiapkan kapasitas birokrat yang paham teknologi informasi.

Untuk mempermudah, Pemprov DKI Jakarta kini menyempurnakan perangkat teknologi informasi. Sistem merangkum usulan warga secara terperinci, siapa pengusul dan detail usulan, serta mudah diawasi siapa pun.

Setelah di tingkat Kota Jakarta Selatan, kemarin musrenbang dilanjutkan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Rapat digelar berturut-turut dengan melibatkan aparat, lembaga masyarakat, serta unsur pemimpin daerah di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Proses juga melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dari daerah pemilihan setempat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, perangkat yang dikembangkan memungkinkan pengawasan usulan lebih mudah. Sebab, data pengusul, wilayah, jenis usulan, dan detailnya tercatat. Usulan proyek fisik, seperti pembangunan jembatan, didata detail konstruksi dan lokasinya dengan memuat koordinatnya.

 

sumber berita: http://kompas.com/perencanaan pembangunan/2015/04/02/Musrenbang-Amankan-Aspirasi-Warga

Berikan komentar.