MyPassion
Penilaian Anugerah Pangripta Nusantara (APN) 2015 Tahap II Provinsi Kalimantan Timur
26 Maret 2015 \\ \\ 1605

Balikpapan, 19 Maret 2015. Dalam rangka penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara (APN) 2015, Bappenas melakukan kunjungan ke berbagai daerah guna menilai langsung proses perencanaan di provinsi yang masuk ke daftar nominasi. Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu dari 17 provinsi nominasi untuk penilaian Tahap II Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015.

Bertempat di kantor Bappeda Kalimantan Timur, diselenggarakan rapat Penilaian APN 2015 Tahap II. Rapat dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Rusmadi. M.S. Rusmadi berkesimpulan bahwa secara umum, dalam perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bappeda Provinsi Kaltim telah mengakomodir usulan DPRD, masyarakat, akademisi dan pemda kabupaten/kota melalui forum dan sistem online. Pada 2012 pernah dilakukan penilaian dari BPKP, hasilnya 74,6 persen RKPD Kaltim mendukung prioritas nasional.

Peserta yang menghadiri diskusi ini terdiri dari perwakilan Bappenas yaitu Tim Penilai Utama (TPU) yang diwakilkan oleh Oswar Mungkasa, Tim Penilai Independen (TPI) oleh Wicaksono Sarosa, serta Tim Penilai Teknis (TPT) oleh Aswicaksana. Bappenas memberikan beberapa masukan dan poin penting, antara lain:

-  RKPD harus memegang perang penting dalam pembangunan;

-  Perencanaan masih jomplang antar daerah;

-  Verifikasi dalam APN 2015 harus dilakukan agar proses perencanaan masuk dan memenuhi kaidah yang telah ditetapkan;

-  Pada APN 2015 agar melibatkan Kapusbindiklatren, supaya ada follow-up untuk melatih daerah yang kurang, ataupun sharing best practice apabila sudah ada daerah yang bagus;

-  Tim Independen APN berasal dari seluruh disiplin ilmu pembangunan;

-  Penilaian RKPD kabupaten/kota nominasi akan dilakukan dari awal lagi oleh Pusat agar adil bagi semua pihak;

-  Penilaian tahap 2 terdiri dari bottom-up, top-down, teknokratik, politik dan inovasi;

-  Pangripta hanya menilai dokumen dan proses hingga dokumen ditetapkan, namun tidak menilai bagaimana setelah implementasi dan dampak ke pembangunan;

-  Inovasi yang dinilai adalah terobosan yang dilakukan untuk memecahkan persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa.

Dari pihak Provinsi Kalimantan Timur, dihadiri oleh DPRD Provinsi Kaltim, perwakilan dari Universitas Mulawarman, SKPD Provinsi Kaltim, Kepala Bappeda Kota Bontang, Kepala Bappeda Kab. Kutai Kartanegara, dan Ketua Dewan Pendidikan Kaltim.

Visi Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD 2013-2018 adalah “Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”.

Rusmadi. M.S selaku Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memaparkan prestasi-prestasi yang diraih daerahnya, beberapa diantaranya adalah:

-  Penyusunan RKPD dilakukan melalui sistem online Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) www.sippd.bappeda.kaltimrov.go.id;

-  SIPPD terintegrasi dengan e-budgeting Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan e-monitoring Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penyerapan Aggaran (SIMONTEPPA);

-  Tahun 2014, Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kaltim meraih penghargaan terbaik I dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4);

-  Kaltim menggunakan One Data One Map, yang merupakan program sentralisasi seluruh data spasial dari berbagai sektor di Kalimantan Timur guna meminimalisir terjadinya konflik kepentingan keruangan antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

Kaltim memiliki forum rembuk rakyat Kaltim, yaitu kegiatan yang khusus untuk membedah dokumen RPJMD per bidang, dan publik dipersilakan memilih bidang mana yang ingin diikuti. Kepala Bappeda Kota Bontang Zulkifli, M.T., dan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Totok Heru Subroto, menyampaikan bahwa keselarasan RKPD kabupaten/kota dengan provinsi, dari skala 1-4 adalah skala 3, dengan ukuran yaitu program yang sudah menjadi komitmen bersama. [AS,RA]

Berikan komentar.