MyPassion
Indonesia Diharap Bersuara Lantang - Tiga Negosiasi Global Digelar Tahun 2015
26 Maret 2015 \\ \\ 889

Jakarta, 25 Maret 2015. Indonesia diharapkan bersuara jelas dan lantang mengenai masalah hutan dan lahan dalam konteks perubahan iklim. Sebagai negara dengan populasi besar dan kekayaan alam hutan luas, suara Indonesia amat penting dalam negosiasi internasional tahun ini dan mendatang untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

”Indonesia harus menekankan pentingnya penggunaan lahan dalam negosiasi, juga harus memperkuat mekanisme internasional melindungi hutan. Selain itu, Indonesia juga harus menegaskan kepada dunia, kita harus menghentikan perubahan iklim karena terlalu berbahaya untuk negara ini dan dunia. Saya berharap Presiden Joko Widodo akan bersuara jelas dan lantang tentang ini,” kata Jeffrey Sachs dari Earth Institute, Columbia University, Rabu (25/3), di Jakarta.

Indonesia juga dinilai penting untuk menjadi pemimpin aktif dalam sejumlah negosiasi tahun ini. ”Harus inisiatif dari dalam dan jelas, bantuan apa yang dibutuhkan. Perlu ditegaskan, Indonesia butuh bantuan dan kemitraan lebih baik,” kata Sachs, yang aktif membantu Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dalam diskusi dan lokakarya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama United Nations-Sustainable Development Solutions Network (UN-SDSN).

Menurut penulis buku The Age of Sustainable Development itu, Indonesia adalah salah satu negara paling penting di dunia. ”Indonesia adalah satu dari negara berpenduduk terbanyak di dunia, sekaligus salah satu negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. (Karena itu) Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membantu memandu dunia ke arah lingkungan yang lebih aman,” tuturnya.

Indonesia juga unik. Keuniakan itu karena Indonesia satu-satunya negara yang sekitar dua pertiga emisi gas rumah kacanya dari penggunaan lahan, bukan dari penggunaan energi.

”Indonesia harus membuat proposal yang jelas agar ada hasil yang efektif. Sekarang pembalakan liar tetap ada, sedangkan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan (REDD+) belum ada manfaat,” katanya.

Agenda penting

Tahun ini adalah tahun penting bagi masa depan dunia. Setidaknya, ada tiga pertemuan dan negosiasi global yang digelar pada Juli-Desember.

”Waktunya teramat singkat, taruhannya teramat tinggi,” kata Sachs.

Bulan Juli, di Addis Ababa, Etiopia, akan berlangsung Konferensi Internasional untuk Pendanaan Pembangunan. Lalu, pada September 2015 di New York, AS, negara-negara anggota PBB akan mengadopsi Sustainable Development Goals (SDG) pada Pertemuan Puncak Tingkat Tinggi pada Pertemuan Puncak PBB.

Pertemuan internasional terkait pembangunan berkelanjutan akan berpuncak pada Konferensi Perubahan Iklim, Pertemuan Para Pihak Ke-21 (COP-21) di Paris, Perancis.

”Pertemuan Paris untuk memutuskan implementasi kerangka kerja untuk perubahan iklim. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada masa depan bagi manusia dan bumi,” ujar Sachs saat memberi kuliah umum di Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Negara-negara di dunia, pada 1999 sepakat menahan kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat celsius.

Untuk menemukan solusi soal praktik pembangunan berkelanjutan, PBB juga membentuk UN-SDSN. Badan itu beranggotakan akademisi, LSM, pengusaha, dan pengambil keputusan. ”Kami mencari jawaban, solusi seperti apa yang dibutuhkan dan apa bentuknya. Kami berbicara dengan pengusaha, bagaimana mempraktikkan pembangunan berkelanjutan, tetapi tetap bisa tingkatkan profit,” ujar Mari Pangestu, unsur pimpinan SDSN.

Sachs dalam kuliah umumnya mengungkap kembali makna pembangunan berkelanjutan. ”Pembangunan harus berkelanjutan, bersifat inklusif secara sosial, dan melindungi lingkungan,” katanya. Ia juga memaparkan bahwa dunia saat ini telah melampaui batas hilangnya keanekaragaman hayati dan batas aman untuk proses siklus nitrogen. Sementara perubahan iklim telah separuh jalan untuk mencapai batas yang masih memungkinkan kehidupan di bumi. (ICH/ISW)

Sumber: Kompas | 26 Maret 2015

Berikan komentar.