MyPassion
SOSOK : Momonus Sang Pejuang Tanah Adat
29 Desember 2014 \\ \\ 1541

BAGI sebagian orang, menjabat kepala desa ketika banyak investasi sawit masuk seperti saat ini mungkin menjadi kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan pribadi. Sudah menjadi rahasia umum, banyak pejabat desa yang memperoleh gratifikasi dari perusahaan. Namun, tidak demikian dengan Momonus (42), Kepala Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Dia puluhan tahun memperjuangkan tanah adat yang dirampas perusahaan. Ia pun pernah ditahan polisi karena upayanya itu.

Perjuangan Momonus berawal pada Juli 2005 saat salah satu perusahaan sawit membuka lahan dan jalan yang akan dilalui perusahaan itu untuk mengangkut sawit di wilayah Desa Semunying Jaya. Ternyata pembukaan lahan dan pembuatan jalan itu malah menggusur kebun karet alam milik warga setempat. Oleh karena itu, perusahaan dikenai hukum adat dengan membayar denda adat senilai Rp 1 juta. Namun, ganti rugi penggusuran tidak dibayar.

Padahal, hutan itu terdiri dari hutan cadangan, area rawa untuk persawahan irigasi, dan hutan cadangan kebun karet rakyat. Hutan adat itu juga menjadi sumber air bersih bagi warga. Di hutan tampasan (bekas ladang) tersebut, masih terdapat tumbuh-tumbuhan milik warga.

Pada Oktober-November 2005, perusahaan terus membabat hutan di wilayah hutan adat Desa Semunying Jaya itu. ”Masyarakat sudah beberapa kali mengingatkan perusahaan sawit tersebut secara lisan agar tidak membabat hutan adat itu. Namun, pihak perusahaan tetap tidak peduli,” kata Momonus.

Bahkan, permukiman yang berisi puluhan kepala keluarga ikut digusur untuk ekspansi perkebunan sawit. Tak hanya itu, perusahaan juga tidak segan-segan menggusur rumah ibadat dan sebuah pemakaman di sekitarnya.

”Ini namanya penghinaan. Perusahaan memperlakukan kami tidak seperti manusia,” ujarnya.

Merasa diperlakukan tidak baik oleh perusahaan, Momonus dan warga menyita sebuah sepeda motor milik perusahaan sawit tersebut dan melapor kepada Kepolisian Sektor Jagoi Babang atas penggusuran yang dilakukan perusahaan. Namun, laporan itu tidak pernah ditanggapi, bahkan pada Agustus 2005, perusahaan terus menggarap area di Desa Semunying Jaya yang merupakan hutan adat. Hutan adat itu juga dimiliki warga secara turun-temurun.

Bukan saja tidak mendapat pembelaan dari pihak kepolisian, Momonus dan beberapa warga justru dianggap melawan hukum dan ditahan selama 20 hari. Pada saat ditahan, Momonus bahkan sempat dicoba disogok uang agar dia dan beberapa warga menghentikan protes kepada perusahaan. Namun, Momonus tetap tidak bersedia menerima tawaran itu.

”Perusahaan sampai berkata, gaji kepala desa kecil dibandingkan uang yang akan mereka berikan kepada saya demi meluluhkan hati saya. Namun, hal itu justru membuat saya semakin benci. Sebab, artinya mereka telah membayar harga diri masyarakat dengan uang. Jelas bahwa mereka memiliki niat yang tidak baik. Kalau saya mau enak sendiri, saya ambil uangnya dan saya buka usaha. Tidak perlu berjuang lagi dan akan lebih aman. Namun, kepuasan batin saya justru pada saat tetap berjuang bagi masyarakat saya,” ujarnya.

Tak hanya itu, pada 13 April 2009 Momonus dan warga berdemonstrasi melarang karyawan bekerja di kawasan hutan adat. Warga terpaksa menahan dua mesin pemotong kayu sebagai jaminan. Namun, warga justru dilaporkan pihak perusahaan ke Kepolisian Sektor Jagoi Babang sehingga ada warga yang dipenjara.

”Saya heran, laporan kami tidak ditindaklanjuti kepolisian, tetapi saat warga berupaya sendiri mempertahankan hak justru dianggap bersalah,” tutur Momonus.

Pada 2009 itu, sebetulnya sudah ada kesepakatan tentang luas hutan adat di daerah Semunying, yakni 1.420 hektar. Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkayang, Kepolisian Resor Bengkayang, warga, dan perusahaan juga hadir di lapangan saat itu.

Bahkan, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot juga sudah mengakui bahwa tanah yang ditanami sawit merupakan tanah adat. Namun, kesepakatan itu tetap saja dilanggar.

Menurut Momonus, dia dan sejumlah warga gigih memperjuangkan tanah adat karena tanah adat merupakan sumber penghidupan masyarakat. Masyarakat sangat memelihara tanah adat, dan menerapkan hukum adat kepada setiap pelanggar, baik warga setempat maupun masyarakat dari daerah lain. Apalagi, perusahaan yang sewenang-wenang jelas akan mendapat sanksi adat.

Mengadu

Momonus dan beberapa warga tak putus asa, dia bersama sejumlah warga tetap berupaya mempertahankan tanah adat itu. Mereka kemudian mengadu kepada Bupati Bengkayang meskipun aduan itu tak kunjung membuahkan hasil. Pasalnya, baik pemerintah kabupaten maupun perusahaan menganggap permasalahan sudah selesai dan seolah tak ada permasalahan lagi.

Perjuangan mereka mengadukan masalah pada tanah adat yang dikuasai dengan sewenang-wenang itu bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun.

Pada 2014 Momonus dan warga mengadu ke Wahana Lingkungan Hidup Kalbar, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalbar, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM berupaya menyelesaikan permasalahan itu dengan menggelar Inkuiri Nasional untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai.

Namun, pihak perusahaan yang diwakili salah satu manajer perusahaan tersebut, Haris Pratama, dalam pertemuan itu tetap bersikukuh tidak bersalah. Bahkan, ia menganggap permasalahan itu sudah selesai. Menurut Haris, proses perizinan sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari izin informasi lahan, izin usaha perkebunan, hingga izin lokasi. Semua proses itu sudah dilakukan pada 2004.

Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai jalan keluar permasalahan yang dihadapi Momonus dan warga Semunying.

”Saya berharap ada keseriusan menyelesaikan persoalan yang kami hadapi karena ini bisa menjadi sumber konflik lebih lebih besar lagi jika tak kunjung diselesaikan,” ujarnya.

Apalagi, wilayah Semunying berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Jadi, warga mudah sekali menganggap merasa diabaikan oleh pemerintah jika persoalan itu saja tidak bisa diatasi.

”Kami cinta negara ini. Saya berharap sikap masyarakat yang masih mencintai negara ini hendaknya dipandang. Persoalan tanah adat kami jangan digantung atau diabaikan,” kata Momonus.
—————————————————————————
Momonus
♦ Lahir: Pampang Dua, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, 2 Desember 1969
♦ Istri: Margareta (36)
♦ Anak:
- Leonardus Erik (19)
- Grardus Desega (9)
♦ Pendidikan:
- SDN 02 Pampang Dua tahun  1979
- SMP Santo Gabriel Sekadau   1982
- SMEA Negeri Sanggau   1987   
♦ Pekerjaan:
- Guru di SMP PGRI Pampang Dua    1987-1988
- Kepala Desa Semunying Jaya  pada 2005 sampai sekarang
 
 
Sumber: Kompas | 23 Desember 2014

Berikan komentar.