MyPassion
Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Penyelarasan Kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Daerah
23 September 2014 \\ \\ 1207

Masih terdapat beberapa kebijakan ataupun program penataan ruang nasional yang belum cukup bersinergi dengan kebijakan penataan ruang daerah. Hal-hal tersebut yang mendasari dilaksanakannya Rapat Kerja (Raker) Badan Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Nasional (BKPRN) Regional II dalam rangka menangani isu-isu strategis dalam penataan ruang nasional dan daerah, pada hari Kamis (4/9) di Surabaya.

“Terdapat banyak kebijakan penataan ruang daerah yang telah ditetapkan dan diimplementasikan sebelum kebijakan penataan ruang nasional dicanangkan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, saya mengharapkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkomitmen bersama untuk dapat menyelesaikan isu-isu strategis penataan ruang melalui program kerja yang tepat dan berfokus untuk percepatan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan.” kata Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, dalam sambutannya.

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Oleh karena itu pada tahun ini Pemerintah mempunyai agenda penting untuk menyiapkan rancangan RPJMN Tahun 2015-2019, termasuk di dalamnya terkait dengan arah kebijakan penyelenggaraan penataan ruang kedepan yang harus disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (RTRWN).
“Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kementerian dan lembaga di antaranya menyelesaikan beberapa peraturan sebagai pendukung pelaksanaan undang-undang di bidang penataan ruang serta menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada Dokumen Penataan Ruang Nasional,” tegas Gamawan.

Selain itu, permasalahan penataan ruang di tingkat daerah seperti penyediaan data spasial untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota juga harus segera diselesaikan.

Raker BKPRN Regional II kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno dan sidang komisi yang akan membahas percepatan penetapan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan penataan ruang serta penyelesaian konflik penataan ruang. Raker kali ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (HK)

Sumber: http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=2558

Berikan komentar.