MyPassion
Urus Sertifikat Tanah Lima Hari
19 September 2014 \\ \\ 1398

Kepala Badan Pertanahan Nasional Hendarman Supandji menyatakan, pengurusan peningkatan status tanah dari hak guna bangunan menjadi hak milik hanya memakan waktu lima hari. Pelayanan sertifikat jual beli tanah juga sekarang hanya memakan waktu lima hari, sedangkan pengecekan sertifikat bisa dikerjakan satu hari. Sebelumnya, pengurusan peningkatan status tanah memakan waktu hingga satu bulan.

Keterangan itu disampaikan Hendarman di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/9). Ia menjelaskan, kemudahan peralihan hak dan pengecekan sertifikat diterapkan di 200 dari 460 kantor pertanahan.

Beberapa minggu lalu, Wakil Presiden Boediono memeriksa proses pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Dalam inspeksi mendadak itu, Boediono mendapati bahwa keaslian sertifikat dapat dicek dalam waktu beberapa menit.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, perbaikan layanan dasar publik menunjukkan, bangsa Indonesia bisa berubah asalkan mau bersungguh-sungguh melakukan perubahan. Kualitas layanan dasar publik yang selama ini dikeluhkan masyarakat ternyata bisa meningkat.

Ada lima instansi penyedia layanan dasar publik yang menjadi prioritas program perbaikan. Salah satunya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemajuan lain yang cukup berarti, menurut Azwar, adalah komputerisasi buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) secara daring (online) di tujuh kepolisian daerah, antara lain Polda Jawa Tengah dan Banten.

Perbaikan layanan dasar publik juga diterapkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sistem pendaftaran peserta didik secara daring di 50 kota/kabupaten, Badan Kepegawaian Negara berupa seleksi terbuka dengan metode assessment center untuk jabatan eselon satu dan dua serta penggunaan tes komputer untuk seleksi masuk CPNS di 485 instansi, dan PT Taspen berupa pengajuan klaim yang memakan waktu satu hari.

Pemerintah mengklaim, program perbaikan layanan dasar publik berjalan sesuai rencana. Hasilnya, layanan dasar publik sejumlah instansi berlangsung lebih cepat. (ATO)

Sumber: Kompas/19 September/2014

Berikan komentar.