MyPassion
Lokakarya Penyusunan Materi Teknis Kajian SCDRR
02 Juli 2014 \\ \\ 1851

Melanjutkan rangkaian kegiatan dari Focus Group Discussion yang telah dilakukan sebelumnya di Jakarta, (10/6), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Lokakarya dengan tema “Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang  Berdasarkan Perspektif Pengurangan Risiko Bencana”. Lokakarya yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014 di Hotel Akmani ini bertujuan untuk  mendiseminasi materi teknis revisi pedoman penyusunan RTR berdasarkan perspektif PRB dan membangun komitmen perlunya pengarusutamaan PRB ke dalam RTR dan perumusan rencana tindak lanjut hasil kajian dan lokakarya.

Pada sambutannya, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, MSi,  menjelaskan proyek Safer Communities through Disaster Risk Reduction (SC-DRR) di Kementerian PPN/Bappenas yang telah dimulai sejak tahun 2003. Proyek ini merupakan kerjasama antara UNDP, BNPB, dan Kementerian PPN/Bappenas. Aryawan memaparkan pula bahwa proyek SC-DRR ini dilakukan oleh dua Direktorat di Kementerian PPN/Bappenas, yakni Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal dan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan yang dikepalai oleh Ir. Oswar Mungkasa, MURP.

Pada lokakarya ini, Gita Chandrika selaku tenaga ahli kajian dari SC-DRR, menyampaikan Materi teknis yang meliputi: 1) kedudukan materi teknis; 2) integrasi dokumen/proses dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam RTRW Provinsi dan RTR KSN; 3) koordinasi kelembagaan; 4) keterkaitan KLHS dan kajian risiko bencana dalam rencana tata ruang; dan 5) penyepakatan rencana tindak lanjut. Hadir pula Eka Aurihan, Kasubdit Pengaturan Dit. Binda II Kementerian PU, yang menjelaskan standar Perencanaan Tata Ruang di Kawasan Rawan Bencana yang tengah dalam proses penyempurnaan, Ridwan dari BNPB, dan Tavip dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, yang menjelaskan penguatan kelembagaan.

Rekomendasi yang dihasilkan pada lokakarya ini diusulkan untuk BNPB dan BKPRN. Dalam mendukung pengarusutamaan PRB dalam RTR, BNPB diharapkan berkoordinasi  dengan BKPRN dalam menetapkan daerah yang perlu diprioritaskan pembuatan peta dasarnya berdasarkan kelas risiko suatu daerah, mendorong agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pembentukan dan penguatan BPBD baik itu sumber daya manusia maupun anggaran, mendorong percepatan penyusunan RPB di kabupaten/kota; dan merumuskan kelas risiko yang lebih rinci (tidak hanya tinggi, sedang, rendah).

Secara umum, baik K/L maupun pemerintah daerah mendukung pengarusutamaan PRB ke dalam RTR, namun harus dimuat ke dalam 1 (satu) pedoman saja. Mengingat selain kajian ini, Kementerian Pekerjaan Umum sudah membuat legal drafting penyusunan RTR di kawasan rawan bencana, dan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Badan Geologi sedang menyusun pedoman serupa untuk penerapannya ke daerah. (GP/AY)

 

Berikan komentar.