MyPassion
Rapat Kerja Regional I BKPRN
02 Juli 2014 \\ \\ 1517

Bandung, (23/6), Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi salah satu bidang penting yang memberikan pengaruh ke berbagai sektor. Dalam pelaksanaanya banyak faktor yang menjadi perhatian, seperti kelembagaan dan isu konflik yang terjadi di daerah. Hal ini disampaikan pada Rapat Kerja Regional I Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional di Hotel Green Universal, Bandung.

Rapat kerja yang dibuka oleh Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, DR. Muh. Marwan, M.Si, ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, Imron Bulkin, Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Edi Sugiharti, SH, M.Si, dan Direktur Perkotaan, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Dadan Rukmana.

Dalam rapat ini, pembahasan lebih detail dilakukan dalam Sidang Komisi I dan Sidang Komisi II. Pembahasan isu strategis pada Sidang Komisi didasarkan pada kesepakatan forum BKPRN sebelumnya yaitu Rakernas BKPRN 2013 dan Rakornas BKPRD 2014 serta beberapa usulan lainnya sehingga BKPRN dapat mendetailkan langkah tindak lanjut yang dibutuhkan terkait beberapa isu tersebut.

Pada rapat ini pula, diusulkan untuk menyusun Kepmen tentang pedoman integrasi RPJPD dan RPJMD dengan RTRW. Namun demikian dalam perintegrasiannya perlu berhati-hati karena RPJPD dan RPJMD bersifat non-spasial sementara RTRW bersifat spasial. Integrasi RPJPD dan RPJMD dengan RTRW terkendala perihal periodisasi/masa berlaku yang berbeda-beda. Untuk sementara waktu, periodisasi rencana tata ruang sementara mengacu pada RPJMN.

Selain itu, dibahas pula mengenai penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam RTRW, dan percepatan penyelesaian penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Di masa mendatang diharapkan penyelenggaraan tata ruang dapat lebih optimal dan dapat diaplikasikan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia, baik di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. (AY)

Berikan komentar.