MyPassion
Seluruh Jajaran BPN RI Diminta Lakukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan
04 Februari 2014 \\ reforma-agraria \\ 1436

Dalam rangka peningkatan kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) tahun 2014, seluruh jajaran BPN RI diminta untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran.  Demikian disampaikan oleh Kepala BPN RI Hendarman Supandji saat memberikan sambutan pada penutupan Rapat Kerja Nasional BPN RI tahun 2014 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat (17/1).

“Teliti dan cermati RKAKL/DIPA yang ada, jika dipandang perlu dilakukan revisi agar segera usulkan,” tegasnya.

Untuk Tahun Anggaran 2014, total pagu anggaran BPN RI mencapai Rp4.321.890.877 yang terdiri dari Rupiah Murni Rp2.811.954.928 dan PNBP Rp1.509.935.949.  Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program dan kegiatan.

Untuk kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan, pada tahun 2014 ditargetkan dapat menyelesaikan Peta Dasar Pertanahan seluas 259.475 ha, Peta Tematik Sosial Ekonomi Pertanahan seluas 495.000 ha, Peta Potensi Nilai Tanah seluas 595.000 ha, Peta Potensi Nilai Ekonomi Kawasan seluas 104.000 ha, dan Pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah seluas 24.200 bidang.

Kegiatan Legalisasi Aset Tanah bagi masyarakat kurang mampu, ditargetkan sebanyak 1.030.816 bidang, melalui kegiatan Prona dan kegiatan legalisasi aset lintas sektor seperti UKM, Pertanian, Nelayan, Transmigrasi, serta kegiatan sertipikasi tanah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam rangka legalisasi aset, Kepala BPN RI meminta agar seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. “Saya yakin banyak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat menyisihkan APBD-nya untuk kegiatan legalisasi aset bagi warga masyarakat yang kurang mampu, sehingga target sertipikasi sebanyak 1.030.816 yang dibiayai dengan DIPA BPN RI dapat kita tambah lagi,” paparnya.

Untuk kegiatan pengaturan dan pengendalian pertanahan,  lanjut Hendarman, pada tahun 2014 akan dilaksanakan Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah di 14 Kabupaten/Kota, Revisi Neraca Penatagunaan Tanah di 86 Kab/Kota, Penyusunan Data Tekstual dan Spasial P4T sebanyak 182.300 bidang, Redistribusi Tanah Obyek Landreform 154.075 bidang, serta Konsolidasi Tanah 11.250 bidang. “Kita juga akan melaksanakan kegiatan Inventarisasi Pulau-Pulau Kecil, Inventarisasi Wilayah Perbatasan, dan Inventarisasi Wilayah Tertentu,” tambahnya.

Terkait dengan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, pada tahun ini akan dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap 145 bidang tanah yang terindikasi terlantar. Dari hasil hasil identifikasi tahun lalu dan tahun ini ditargetkan ada 161 bidang tanah yang akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar. Sedang untuk pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan, pada tahun ini kita mentargetkan dapat menyelesaikan 3.018 kasus, dan perkara pertanahan 625 kasus.  

Peraturan Baru
Salah satu agenda Rakernas BPN RI tahun 2014 adalah sosialisasi beberapa Peraturan Kepala BPN RI yang baru, termasuk surat edaran. Beberapa peraturan yang disosialisasikan adalah Peraturan Kepala BPN RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPN RI; Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberian Penghargaan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPN RI; Peraturan Kepala BPN RI Nomor 16 tahun 2013 tentang Jenis dan Jangka Waktu Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Peraturan Kepala BPN RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Majelis Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPN RI; dan Surat Edaran Nomor 12/SE/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Whistleblowing System di Lingkungan BPN RI.

“Saya minta agar seluruh peraturan-peraturan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Hendarman.

Berikan komentar.