MyPassion
Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria Nasional
27 Januari 2014 \\ reforma-agraria \\ 1345

Rabu 30 Oktober 2013 lalu telah dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Reforma Agraria Nasional di Hotel Arion Swissbell Kemang. Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas (Ketua Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional), Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP. Dalam pembukaan rapat tersebut Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas menyatakan bahwa pelaksanaan reforma agraria selain perlu kerjasama dengan berbagai pihak juga dibutuhkan kebijakan yang mendorong pelaksanaannya. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan koordinasi Reforma Agraria akan dituangkan dalam Pilot Project di beberapa lokasi sebagai upaya penyusunan grand design Reforma Agraria yang diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

Kegiatan Rapat Koordinasi Reforma Agraria ini dihadiri oleh perwakilan beberapa UKE II Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas, BPN-RI, Bappeda Jawa Tengah, serta BPN Kantor Wilayah Jawa Tengah. Pelaksanaan rapat koordinasi ini juga merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya pada tanggal 2 September yang dilaksanakan bersama UKE I kementerian terkait.

Pada pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut disampaikan bahwa dalam rangka revitalisasi Reforma Agraria Nasional perlu dilaksanakan kegiatan pendamping (access reform) yang mendukung Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset oleh BPN sebagai upaya dalam mensejahterakan rakyat. Kegiatan pendamping yang dimaksud merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari Kementerian/Lembaga yang perlu dikoordinasikan agar lebih terarah dan dampaknya dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Dalam rapat tersebut juga disepakati mekanisme pelaksanaan koordinasi reforma agraria diutamakan agar program pemberdayaan oleh Kementerian/Lembaga mengikuti kegiatan Redistribusi Tanah/Legalisasi Asset oleh BPN (Access Reform mengikuti Asset Reform). Namun apabila dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang tidak memungkinkan, maka kegiatan Redistribusi Tanah/Legalisasi Aset oleh BPN dimungkinkan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh K/L (asset reform mengikuti access reform).

Sebagai pilot project, kegiatan Reforma Agraria akan dilaksanakan pada tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah dan Bangka Belitung. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilakukan pertemuan dengan pemda serta SKPD terkait, sehingga dapat disepakati lokasi serta teknis pelaksanaan di lapangan secara lebih detail.
(Sekretariat Reforma Agraria Nasional-Bappenas)

Berikan komentar.